4 (EMPAT) SYARAT PEMILU BERINTEGRITAS MENURUT KETUA BAWASLU MUHAMMAD

Ketua Bawaslu Muhammad bersama Anggota KPU RI Arief Budiman saat tampil sebagai Pembicara seminar (12/5)

Rep./Ed. : Suyitno Arman

Surabaya, kpu-tulungagungkab.go.id.__Sedikitnya harus ada 4 (empat) syarat agar pemilihan umum (pemilu) disebut berintegritas. Keempat hal tersebut adalah: (1) Harus ada regulasi yang jelas dan tegas, (2) Peserta pemilu yang kompeten, (3) Birokrasi yang netral, serta (4) Penyelenggara pemilu yang punya integritas. Pandangan itu dikemukakan Ketua Bawaslu Muhammad saat tampil sebagai pembicara dalam acara diskusi “Memaknai Demokrasi Pemilu Berintegritas” Kamis (21/5) di Surabaya.

Pertama adalah regulasi. Menurut Muhammad, aturan hukum pemilu yang tidak jelas dan tegas sangat dimungkinkan akan membuka “ruang akrobatik” baik oleh peserta pemilu, penyelenggara, maupun masyarakat. “Regulasi pemilu itu harus tegas dan jelas, hitam-putih, dan tidak boleh abu-abu. Sayangnya di Indonesia justru hal ini yang kerap menjadi permasalahan. Lihat saja bagaimana kita dibiaskan antara money politik vs. cost politic, antara kampanye vs. sosialiasi, dan sebagainya. Harusnya ke depan pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang memperbaiki hal ini.” ujar Muhammad.

Kedua adalah peserta pemilu yang kompeten. Hal inipun menurut Ketua Bawaslu di Indonesia masih banyak persoalan, misalnya dalam kasus-kasus pencalonan. Dirinya menilai, idealnya calon yang diusung oleh peserta pemilu haruslah calon yang benar-benar bersih, tidak bermasalah. “Ini menuntut kesadaran parpol untuk benar-benar menyiapkan kader-kader parpol yang terbaik dan tidak bermasalah. Jangankan bermasalah, punya potensi masalah sedikitpun mestinya sudah tidak dicalonkan.” tegas Muhammad.

Anggota KPU Kab. Tulungagung Suyitno Arman bersama Arief Budiman dan Eko Sasmito di sela-sela acara seminar (12/5)

Ketiga, birokrasi yang netral. Muhammad menilai problem ini bisa saja terjadi tidak hanya pada wilayah peserta pemilu, namun juga pada penyelenggara pemilu. Celah yang kerap dimanfaatkan biasanya adalah melalui unsur sekretariat baik sekretariat KPU maupun Bawaslu. “Sudah bukan rahasia lagi jika KPU dan Bawaslu itu punya unsur sekretariat dari kalangan PNS. Sebagian PNS bahkan dikirim oleh pemerintah daerah. Nah jika pimpinan daerah punya maksud atau agenda-agenda tertentu, bisalah ia mengirim orang-orangnya di sekretariat KPU maupun Bawaslu. Jika hal itu terjadi, bisalah ia memengaruhi independensi.” ujar Muhammad.

Dan keempat adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas. Muhammad tidak menampik pemilu adalah syarat kepentingan. Pasti ada upaya-upaya banyak pihak termasuk peserta pemilu untuk “menggoda” penyelenggara pemilu. Disitulah integritas penyelenggara pemilu benar-benar diuji dan menjadi taruhan. “Penyelenggara pemilu adalah manusia biasa. Pada diri mereka ada sisi baik dan sekaligus ada potensi jahat. Maka bantulah penyelenggara pemilu itu agar sifat-sifat baiknya selalu mengalahkan sifat tidak baiknya.” pinta Muhammad. Dirinya menambahkan, terkait integritas penyelenggara pemilu masyarakat diminta tidak perlu khawatir. Karena saat ini sudah ada lembaga DKPP yang akan mengawasi kode etik penyelenggara pemilu. Bahkan jika ada anggota panwas atau KPU yang terbukti melanggar kode etik, tidak segan-segan DKPP akan menjatuhkan sanksi pemecatan. (ARM)