Wiwi Winarti saat menjadi narasumber pada acara Rapat Evaluasi Lakip Tahun 2015 dan Pencermatan RKA-KL Tahun 2017
| Reporter | : Much. Anam Rifai |
| Editor | : Much. Anam Rifai |
SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Tinggi rendahnya serapan anggaran bukan menjadi ukuran kinerja instansi pemerintahan. Serapan anggaran yang tinggi tidak selalu linier dengan produktivitas yang tinggi. Begitu juga sebaliknya serapan anggaran yang rendah belum tentu produktivitasnya rendah. Pemerintah sekarang memiliki indikator tersendiri untuk menentukan kinerja pemerintahan, yakni dilihat dari out put dan out come kegiatan.
Hal tersebut dikatakan Wiwi Winarti, Auditor Muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur saat menjadi narasumber pada acara Rapat Evaluasi Lakip Tahun 2015 dan Pencermatan RKA-KL Tahun 2017 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Timur, 29-30 November 2016 di Surabaya. Menurut dia, paradigma menghabis-habiskan anggaran agar dinilai produktivitasnya tinggi harus sudah ditinggalkan. ’’Serapan rendah itu bukan berarti kinerjanya buruk. Yang terpenting out come tercapai,’’ katanya.
Mengenai kekhawatiran turunnya alokasi anggaran pada tahun berikutnya akibat serapan rendah, Wiwi menilai itu bukanlah punishment, melainkan hanyalah rasionalisasi anggaran. Logikanya menurut dia dengan serapan yang rendah tersebut tetapi satuan kerja tetap bisa mencapai out come yang diharapkan maka pada tahun berikutnya akan dirasionalisakan anggarannya. ’’Kan satuan kerja bisa melakukan efisiensi, sehingga ya besaran anggarannya dirasionalisasi,’’ jelasnya.
Meskipun begitu, dia menyarankan kepada peserta rapat evaluasi yakni 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim agar ketika menyusun Lakip tetap menjelaskan mengapa anggaran terserap rendah. ’’Kalau misalnya anggaran tidak terserap semua namun target kinerja bagus, maka di Lakip dikasih kolom keterangan anggaran diefisiensi di pos ini dan di pos itu. Dengan begitu penilaian kinerja satuan kerja akan tetap bagus,’’ terangnya. (NAM)
