BIAYA MAKAN DAN TRANSPORT KAMPANYE TIDAK DIBERIKAN DALAM BENTUK UANG

Jakarta, kpu.go.id – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa Biaya makan, minum dan transportasi dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, tidak boleh diberikan dalam bentuk uang.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam Uji Publik Rancangan Perubahan Peraturan KPU terkait Pilkada, Senin (18/7) di Ruang Sidang Utama Gedung KPU.

“Semuanya harus diberikan dalam bentuk barang, kalau transportasi ya bisa menyediakan jemputan atau menyediakan sewa kendaraan misalnya,” ujar Sigit memberikan contoh.

Selain tentang biaya makan dan transport kampanye, dalam Peraturan KPU terbaru juga diatur sanksi bagi pasangan calon yang tidak ikut dalam debat kandidat. Sanksinya berupa pengumuman ke publik tentang alasan ketidakikutsertaan dalam debat dan pemotongan frekuensi iklan dimedia hingga 50 persen.

Terkait pembiayaan kampanye, Sigit mengatakan bahwa untuk Pilkada Serentak Tahun 2017 kampenye dilakukan oleh pihak Partai Politik dan dapat dibiayai oleh KPU. Dengan begitu, dana kampanye dapat berasal dari KPU dan partai politik.

Kegiatan Kampanye yang dibiayai oleh KPU antara lain debat publik dan iklan dimedia massa baik cetak maupun elektronik, sedangkan partai politik membiayai kegiatan tatap muka maupun pertemuan terbatas.

Selain membahas tentang Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye, Uji publik kali ini juga membahas  Pemutakhiran data pemilih.

Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan hal yang berbeda dari Peraturan sebelumnya ialah bahwa untuk Pilkada 2017 tidak ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 1 atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 2. Pemilih yang tidak terdaftar pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) langsung dapat menggunakan hak pilihnya langsung pada hari H dengan meggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Uji Publik yang juga mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), partai politik, lembaga non pemerintah pemerhati pemilu dan media masa kali ini juga membahas rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye dan Pencalonan. (ftq/red FOTO KPU/Dosen/Hupmas)