Komisioner dan Pegawai KPU Tulungagung mendengarkan paparan dari Pimpinan BPJS Kesehatan(6/9)

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tulungagung, Selasa (6/09/2016) mengadakan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada komisioner dan pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung. Sosialisasi bertempat di Aula KPU Tulungagung tersebut menargetkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tercatat ada 16 orang berstatus PPNPN di KPU Tulungagung, terdiri dari 5 komisioner dan 11 pegawai outsourching.

Rinaldi Wibisono, Kepala Unit Pemasaran dan MK-UPMP4 BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tulungagung menjelaskan bahwa berdasarkan PP 12/2013 sebagaimana diubah dengan PP 111/2013 tentang Jaminan Kesehatan, pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program jaminan kesehatan. Ketentuan tersebut tepatnya diatur dalam Pasal 11 Ayat (1). ’’KPU Tulungagung kan lembaga negara, ada pegawainya yang berstatus PNS, namun ada  juga yang berstatus PPNPN. Dua-duanya wajib didaftarkan,’’ jelasnya.

Berdasarkan data kepegawaian, KPU Kabupaten Tulungagung memiliki total pegawai sebanyak 35 orang. Rinciannya 19 orang berstatus PNS, 5 orang komisioner dan 11 pegawai outsourching. Khusus untuk PNS, mereka semuanya sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dari Askes. Sedangkan untuk PPNPN, ada 5 orang yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan baik yang terdaftar melalui Askes maupun BPJS Mandiri.

Rinaldi mengajak kepada KPU agar segera mendaftarkan PPNPN sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menurut dia, dengan memiliki BPJS manfaat yang diperoleh cukup besar. Prinsip BPJS adalah gotong royong dimana yang tidak sakit menolong orang yang sakit. ’’Mungkin bagi yang tidak sakit akan terasa memberatkan karena gaji kita dipotong, tapi bagi yang sakit dengan memiliki BPJS akan terasa manfaatnya. Misalnya untuk hemodialisa (cuci darah) saja, biayanya sangat mahal. Tentu kalau punya BPJS akan sangat terbantu,’’ papar pria asal Jombang tersebut.

Khusus untuk PPNPN menurut Rinaldi ada keuntungan lebih. Sebab mereka tidak perlu membayar penuh. Dari 5 persen yang harus dibayar, sebesar 3 persen disubsidi oleh pemberi kerja yakni negara. Sisanya diambilkan dari potongan gaji. ’’Keuntungan yang lain adalah jumlah total keluarga yang ditanggung sebanyak maksimal 5 orang, yakni suami, istri dan 3 anak,’’ jelasnya.

Komisioner KPU Tulungagung Suyitno Arman sempat menyampaikan pertanyaan terkait pegawai non PNS, tetapi mempunyai istri atau suami PNS. Harusnya tidak diwajibkan untuk mendaftar lagi karena akan terjadi dua kali (double) pembayaran premi, sementara layanan yang bisa di klaim tetap hanya 1 kartu. Tetapi karena menurut penjelasan BPJS hal tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan, maka tak mungkin dielakkan. “Kalau aturannya memang seperti itu mau apa lagi? Ya mudah-mudahan saja dengan kewengangan eksploitatif seperti itu, nantinya dibarengi dengan peningkatan profesionalisme layanan BPJS. Karena senyatanya selama ini masih ada keluhan-keluhan di masyarakat”, kata Arman. (NAM/ARM)