Bupati Heru ditemani Suyitno Arman serta komisioner lainnya dan Sekretaris KPU Tulungagung, Drs M Mafachir MM melihat formulir di PPK, PPS dan TPS saat sidak di Kantor KPU Tulungagung.
Tulungagung, KPU Tulungagung
Bupati Tulungagung, Ir Heru Tjahjono MM, Selasa (22/1), melakukan kunjungan mendadak di Kantor KPU Tulungagung. Dia memantau kesiapan logistik Pemilukada Tulungagung 2013. “Saya mengecek kesiapan logistik. Ternyata memang sudah sebagian didistribusikan ke PPK dan PPS,” ujar Bupati Heru.
Ketika meninjau gudang tempat penyimpanan logistik Pemilukada Tulungagung 2013, bupati yang mantan Kepala Dinas PUPPW Pemkab Tulungagung ini meminta pada komisioner KPU untuk teliti dalam mengecek formulir-formulir di PPK, PPS dan TPS. “Jangan sampai di formulir TPS tercantum saksi tertentu tapi di formulir PPK tidak tercantum saksi tertentu itu. Maka harus teliti. Kekeliruan atau ketidaktelitian bisa berakibat fatal pada saat ada gugatan,” paparnya.
Bupati Heru saat sidak di Kantor KPU Tulungagung sempat pula bertemu dan berdialog dengan Ketua dan Sekretaris PPK yang sedang mengadakan rapat dengan komisioner KPU. Dalam dialog ini mengemuka soal anggaran uang makan petugas KPPS dan dana bantuan pendirian TPS yang dinilai minim.
Bupati Heru sangat terkesan dengan keluhan tersebut. Dia langsung merespon positif dan berkomitmen untuk merealisasikannya. “Dengan uang Rp 15 ribu dalam bekerja seharian sampai malam dapat apa. Apa ya makan nasi bantingan. Itu kan nasi smack down,” candanya membuat para Ketua dan Sekretaris PPK tertawa.
Bupati Heru mengatakan akan berusaha melakukan penambahan uang makan petugas KPPS yang berjumlah tujuh orang tersebut. “Kami sedang usahakan tentang penambahan uang makan itu. Prinsipnya dari semua sisi proses pelaksanaan Pemilukada harus sukses. Kita lihat aturannya nanti gimana. Jangan sampai melanggar aturan BPK,” terangnya.
Ketua KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi juga berharap komitmen dari Bupati Heru untuk menambah uang makan bagi petugas KPPS dan penambahan dana bantuan pembuatan TPS dapat segera terealisasi. “Kami akan koordinasi terus dengan SKPD di lingkup Pemkab Tulungagung yang menangani masalah tambahan dana ini,” tuturnya.
