BUTUH SISTEM KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI UNTUK MENGATASI MASALAH DPT

FGD KPU Kabupaten Kediri (29/3)

DPT (Daftar Pemilih Tetap) masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya berbagai potensi permasalahan pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada). Hal itu terungkap dalam FGD (focus group discussion) KPU Kabupaten Kediri, yang di laksanakan 29 Maret 2016 lalu di Media Center KPU Kabupaten Kediri. Acara yang digelar sebagai rangkaian evaluasi pilkada itu melibatkankan para pimpinan partai politik di Kabupaten Kediri, panitia pengawas pemilihan (panwaslih), dan tokoh masyarakat. Hadir pula Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro, Akademisi dari Universitas Islam Kadiri Zaenal Arifin, SH., MH., dan Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Suprihno.

Menurut Suprihno yang berkesempatan memberikan masukan sebagai peserta, validitas DPT menjadi kebutuhan vital karena akan digunakan sebagai dasar dalam penentuan pengadaan logistik pemilu seperti suarat suara, formulir pemilu dan alat kelengkapan TPS lainnya. Selama ini problem-problem klasik  DPT adalah: DPT ganda, DPT invalid/fiktif dan  DPT tanpa NIK. Hal itu bisa terjadi karena sumberdata DPT dari pemerintah daerah kurang update, sehingga pemilih yang sudah lama meninggal pun masih tercantum dalam data base kependudukan. “Kedepan dibutuhkan sistem kependudukan terintegrasi sehingga mampu meminimalisir potensi masalah pada DPT Pemilu.” terangnya.

Selain persoalan DPT, bahasan lain yang mengemuka dalam FGD tersebut diantaranya adalah:

1. SDM badan ad-hok penyelenggara pilkada. Dicontohkan, syarat menjadi anggota KPPS yang tidak boleh dua periode dan batasan usia, sehiggga merekomendasikan untuk batas usia KPPS minimal 20 tahun dengan asumsi bahwa usia tersebut sudah pernah menggunakan hak Pilih dan banyak lulusan S1 yang baru lulus dan belum mendapatkan pekerjaan bisa ikut enjadi KPPS.
2. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan sebab-sebab tertentu, seperti jumlah pasangan calon (paslon) yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Misalnya dalam rancangan anggaran biaya (RAB) dialokasikan 5 Paslon, akan tertapi yang mendaftar ternyata hanya 2 paslon. Sudah barang tentu alokasi anggaran tersebut tidak bisa diambil atau dicairkan. Perlu diketahui jumlah alokasi anggaran pilkada KPU Kabupaten Kediri adalah Rp. 46.4 Milyar, namun yang harus kembali ke kas negara sebesar Rp. 9 milyar.
3. Tingginya syarat dukungan minimal calon perseorangan, sehingga 2 kandidat pasangan calon perseorangan di pilkada Kabupaten Kediri kemarin tidak ada yang memenuhi syarat.
4. Munculnya stigma atau anggapan masyarakat terkait fenomena pasangan calon yang hanya dimunculkan sebagai “pendamping”. Publik biasa menyebut sebagai “calon boneka”. Sebagian peserta diskusi mengemukakan bahwa kemungkinan itu terjadi karena hegemoni salah satu kekuatan politik di masyarakat sehingga lawan politik tidak mampu berkembang. Hal lain adalah  banyaknya batasan-batasan untuk bisa mencalonkan diri, misalnya PNS/TNI/Polri harus mundur dari jabatannya, demikian juga anggota DPR/DPRD yang harus mundur dari keanggotaan di lembaga legislatif. Dampak lebih luas bisa mengakibatkan krisis calon kepemimpinan di daerah-daerah.
5. Waktu kampaye. Sebagian peserta FGD juga mennengarai jangka waktu kampanye pada pilkada kemarin yang terlalu lama tidak efektif. Hal mana akan membutuhkan banyak biaya yang bisa merugikan pasangan calon.
6. Dana Kampaye. FGD juga mengidentifikasi bahwa pengaturan tentang dana kampanye hanya mengatur secara formalitas kegiatan calon dan partai politik akan tetapi tidak mengatur Anggaran untuk relawan – relawan pasangan calon yang juga melaksanakan kampaye.
7. Pengadaan jumlah surat suara cadangan belum jelas berdasarkan jumlah DPT di TPS atau jumlah DPT Kabupaten. Tentu jika yang di hitung berdasarkan jumlah DPT di TPS akan lebih banyak surat suara cadangan yang harus di persiapakan.
8. TPS di luar Kabupaten Kediri. Hal itu terkait dengan  pemilih di lembaga pemasyarakatan (lapas) di mana lapas sendiri terletak di Kota Kediri.