Komisioner KPU TapTeng berfoto bersama dengan komisioner KPU Tulungagung

Komisioner KPU TapTeng berfoto bersama dengan komisioner KPU Tulungagung

Reporter : Suprihno
Editor : Suyitno Arman

TAPANULI TENGAH (kpu-tulungagungkab.go.id.) TAPANULI TENGAH (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Dalam rangka persiapan pilkada Tulungagung 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemerintah Kabupaten Tulungaung melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatra Utara, Selasa – Kamis, 25 – 27 Oktober 2016. Dalam kunjungan yang dimaksudkan untuk study pembelajaran tersebut, Bakesbangpol mengajak beberapa stakeholder diantaranya KPU Kabupaten Tulungagung, DPPKAD, Bappeda, dan Staf Ahli Bupati Bidang Politik dan Hukum.

Rute Perjalanan Tulungagug – Tapteng sangatlah melelahkan. Berangkat dari Tulungagung Pukul 00.30 WIB, rombongan baru tiba dan menginjakkan kaki di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Pinangsori Tapteng sekira jam 15.30 WIB. Pesawat Surabaya – Jakarta, lanjut Jakarta – Tapteng ternyata harus singgah dulu di Bandara Silangit. Namun begitu rasa letih terobati setelah sampai di kota Pandan yang merupakan pusat kota di Tapanuli Tengah.  Kota indah ini terletak di tepi pantai dan dikelilingi perbukitan. Tapteng juga dijuluki “Kota Sejuta Pesona” karena wilayah tersebut tengah genjar mempromosikan beragam potensi wisatanya.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tangah berkomitmen kuat menjalin sinergi dengan KPU setempat guna mensukseskan Pilkada serentak 2017. Hal ini tercermin dari penuturan Hendri Susanto Lumbantobing, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

“Berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh KPU, Pemerintah daerah harus menyiapakannya, meski misalnya APBD harus minus. Hal itu semata karena membiayai pilkada adalah amanat undang-undang. Tentunya angaran yang diajukan KPU harus kita bahas bersama sesuai dengan azaz efesiensi dan kapatutan”, papar Hendri dalam sambutannya.

Hendri menambahkan, aparatur Pemkab dan KPU juga harus mampu menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pilkada, demi menjamin keadilan bagi peserta pemilu dan pasangan calon. Jika pemerintah dan KPU ikut terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon, tentu akan menambah tensi politik dan bisa berakibat kekacauan.

“Kami selalu sampaikan babwa membangun kota ini butuh bertahun-tahun, tetapi untuk menghancurkanya bisa cukup satu hari.  Oleh kaena itu kami selalu menghimbau jangan hanya karena pilkada kita habiskan persaudaraan kita. Masyarakat Tapteng sangat heterogen, ada pendatang dan penduduk asli yang proporsinya 50%:50%. Demikian juga agama dan keyakinan masyarakat disini 50% muslim dan 50% non muslim. Namun kami disini semua adalah saudara, sehingga kita lebih mengedepankan persaudaraan daripada perbedaan”, Papar Hendri meyakinkan.

Tentu, cara Tapteng mengelola berbagai perbedaan tersebut, baik terkait etnis maupun agama menarik untuk didialogkan. (YES/ARM)