Suasana Forum dialog yang digelar Perkasa FM dengan program warung kopi plus-plus di Crown Hotel Victoria Senin (08/01)
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Forum dialog yang digelar Perkasa FM dengan program warung kopi plus-plus di Crown Hotel Victoria Senin (08/01/2018) cukup menarik untuk ditindaklanjuti oleh semua elemen. Pasalnya dialog yang dihadiri oleh partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) menginginkan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 ini harus bebas money politic.
Ketua KPU Suprihno, M.Pd., mengatakan sebanarnya money politic sudah dilarang dalam Undang-undang pemilu nomor 10 tahun 2016. Dalam pasal 187 A disebutkan setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon diancam pidana 36 sampai dan 72 bulan dan denda Rp 200 hingga 1 miliar .
“Selain berlaku untuk pemberi juga penerima uang politik,” tegas Suprihno menjadi narasumber pada acara tersebut.
Menurutnya pasal 73 ditegaskan jika pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Pencalonanya bisa dibatalkan. Untuk itu masyarakat bersama penyelenggara untuk mengawasi pemilihan kepala daerah. Supaya politik uang bisa dicegah.
Pernyataan ketua KPU terkait pencegahan politik uang juga didukung oleh Ahmad Djadi (Nasdem) dan Ahmad Baharuddin (Gerindra). Mereka sepakat untuk mencegah terjadinya money politik. Salah satu caranya melalui sosialisasi yang disiarkan langsung radio.
“Langkah KPU harus didukung oleh semua pihak soal larangan politik uang,” tegas Ahmad Djadi, mantan wakil ketua DPRD itu.
Hal senada juga dikatakan oleh IPPNU Eni Barokatut Toyibah. Menurutnya mayoritas masyarakat memang menginginkan uang. Mereka enggan ke TPS jika tidak ada uang atau istilahnya transport sebagai ganti bekerja. Meskipun pandangan seperti itu. Sebagai ormas untuk tetap memerangi praktek yang kurang bagus terhadap pilkada. Eny mengajak masyarakat memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani.
