Suasana Rakernis peliputan, pemberitaan, dan dokumentasi kepemiluan dan pemilihan serta JDIH di Bojonegoro(8/11)
| Reporter | : Agus Safei |
| Editor | : Suyitno Arman |
BOJONEGORO (kpu-tulungagungkab.go.id.) – KPU Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) peliputan, pemberitaan, dan dokumentasi kepemiluan dan pemilihan serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Rapat yang dibuka pada hari Selasa (8/11/2016) di kantor KPU Kab. Bojonegoro menghadirkan Ketua dan seluruh Komisioner KPU Jawa Timur beserta Sekretaris. Peserta yang diundang adalah para Anggota KPU kabupaten/kota Divisi Hukum dan Kepala Subbagian (Kasubbag) Hukum.
Kordinator Divisi Hukum KPU Tulungagung – Agus Safei yang hadir di acara tersebut melaporkan, Ketua KPU Kab.Bojonegoro Munif dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernis dan ucapan terimakasih kepada KPU Propinsi Jawa Timur yang telah dua kali memberikan kepercayaan kepada KPU Kab. Bojonegoro untuk menyelenggarakan Raker tingkat Propinsi dikantornya. “Salam dari Bapak Bupati sekaligus menyampaiakn permohonan maaf Beliau tidak bisa hadir di pembukaan ini”.
Sementara Ketua KPU Jatim Eko Sasmito pada sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh peserta yang hadir mengikuti raker sebaik mungkin. “Rakernis untuk Divisi Hukum memang agak jarang dilakukan, tidak seperti divisi – divisi yang lain. Kecuali ketika sudah mulai memasuki tahapan pemilu, maka raker dan bimtek memang kerap dilaksanakan secara rutin” kata Eko Sasmito.
Eko Sasmito yang kebetulan juga merangkap Ketua Divisi Hukum itu menekankan perlunya pendokumentasian produk – produk hukum mulai tahun 2005 sampai sekarang, dikarenakan peraturan perundang – undangan yang perkembangannya sangat dinamis sehingga perlu percermatan serius.
Pada sesi lainnya yang disampaikan oleh Anggota KPU Jawa Timur divisi Teknis Khoirul Anam, dijelaskan bahwa dengan adanya aplikasi Situng yang diperkenalkan kepada publik pada tahun 2014, menimbulkan efek yang luar biasa bagi KPU karena tingkat kepercayaan publik kepada KPU meningkat. “Sungguh hal itu bisa meredam gejolak yang timbul. Sedangkan untuk aplikasi Sidalih yang dibuat oleh KPU, saat ini juga sudah dilirik dan diadopsi banyak negara – negara di Asia”, kata Anam. (GUS/ARM)
