Reporter | : Much. Anam Rifa’i |
Editor | : Suyitno Arman |
Tulungagung (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Peran partai politik, penerimaan budaya, kualitas sumber daya manusia dan sistem Pemilu menjadi faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di DPRD. Apabila di breakdown lebih lanjut, faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD meliputi dukungan keluarga, kecakapan sosial, ketersediaan dana atau biaya kampanye dan dukungan partai politik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap politisi perempuan, rendahnya pendidikan politik serta minimnya biaya politik.
Demikian hasil kesimpulan Skripsi Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang (UM) Iklima Amal Bhakti. Skripsi dengan judul ’’Keterlibatan Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dari Partai Hanura Di DPRD Kabupaten Tulunggagung’’ tersebut diserahkan Iklima kepada KPU Tulungagung pada Kamis (9/6/2016) yang diterima oleh Ketua KPU Tulungagung Suprihno dan Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi Suyitno Arman. Iklima menyerahkan Skripsi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab kepada KPU Tulunggung karena menjadi salah satu lokasi penelitian.
Iklima menjelaskan, hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 menunjukan ada peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan yakni dari 1 orang pada Pemilu 2009 menjadi 5 orang pada Pemilu 2014. Meskipun begitu menurutnya jumlah tersebut masih rendah karena belum memenuhi afirmasi 30 persen representasi perempuan di DPRD. ’’Hambatan ekonomi menjadi salah satu faktornya. Seperti kita ketahui biaya politik yang harus dikeluarkan seorang calon kan tinggi. Apabila tidak ada dukungan dari keluarga (baca: Suami) tentu sangat sulit,’’ kata Iklima.
Dia menambahkan, peran partai politik dalam melakukan kaderisasi juga sangatlah penting untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Data hasil penelitiannya menunjukan pendidikan politik yang dilakukan partai politik terhadap politisi perempuan di Kabupaten Tulungagung masih relatif rendah. ’’Rendahnya pendidikan politik ini berdampak pada rendahnya kualitas SDM calon legislatif perempuan. Harusnya ada upaya dari stakeholder untuk meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan sehingga ke depan keterwakilan perempuan di parlemen akan meningkat, ’’ katanya.
Sementara itu Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU Tulungagung Suyitno Arman mengapresiasi hasil penelitian mahasiswi UM itu. Menurut dia hasil penelitian tersebut akan menambah khazanah akademik di bidang Ilmu Politik khususnya kepemiluan. ’’KPU Kabupaten Tulungagung sebagai pihak yang diteliti tentu ikut senang karena dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan. Harapan Saya ke depan makin banyak mahasiswa yang meneliti Pemilu atau Pilkada, termasuk di Kabupaten Tulungagung.’’ kata Arman. (NAM/ARM)