Choirul Anam saat membuka acara bimtek yang berlangsung di Hotel Ayola Mojokerto, Selasa (27/2)
MOJOKERTO (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, selama dua hari, Selasa (27/2/2018) dan Rabu (28/2/2018) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Pengadaan Logistik Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Bimtek berlangsung di Hotel Ayola, Mojokerto, Jawa Timur.
Hadir dalam acara bimtek yang dibuka oleh Anggota KPU Jatim, Choirul Anam, S.Pd., ini seluruh Komisioner Koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur.
Choirul Anam mengatakan tujuan pelaksanaan bimtek untuk mempersamakan persepsi pengadaan, utamanya lelang kebutuhan APK, BK dan APS dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018. Harapannya, agar dalam pelaksanaannya bisa lancar tidak terjadi permasalahan.
Ia pun mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota se-Jatim untuk memperhatikan dan melaksanakan lelang/ pengadaan barang jasa untuk kebutuhan logistik pemilihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. “Hal itu demi menghindari permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK), Bahan kampanye (BK), dan Alat Peraga Sosilalisasi (APS) harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Dan juga harus memperhatikan waktu tahapan agar tidak terjadi keterlambatan,” paparnya.
Dalam acara bimtek juga tampil beberapa pemateri. Di antaranya dari Pemprov Jatim dan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dari Kejaksaan Tinggi Jatim yang menyampaikan materi terkait Unit Layanan Publik (ULP). Selain dari internal KPU Jatim yang disampaikan oleh Anggota KPU Jatim , Dewita Hayu Shinta SP MSi, tentang perencanaan dan pengadaan, serta Anggota KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro SSos, terkait dengan BK dan APK.
Sementara itu, Komisioner KPU Tulungangung, H. Victor Febrihandoko, S.Sos., sangat mengapresiasi kegiatan bimtek khusus pengadaan logistik pilgub yang diselenggarakan KPU Jatim. Ia menyatakan arahan dari KPU Jatim diperlukan untuk keseragaman di setiap KPU Kabupaten/Kota. “Karena dalam hal ini peran KPU Kabupaten/Kota hanya terbatas menerima pendelegasian pekerjaan pengadaan dari provinsi,” pungkasnya.
