INILAH HASIL-HASIL KESEPAKATAN PADA RAPAT KOORDINASI ANTARA KPU DAN BAKESBANGPOL PEMKAB TULUNGAGUNG

Suasana Rapat Koordinasi antara KPU dan Bakesbangpol Tulungagung (8/9)

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Tulungagung, Kamis (8/9/2016) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) bersama KPU Tulungagung. Rapat dilakukan di aula kantor Bakesbangpol itu membahas mengenai dasar hukum penyusunan Anggaran Pilkada 2018. Dari pihak KPU hadir Ketua KPU Suprihno bersama anggota Victor Febrihandoko dan Agus Safei, Sekretaris KPU Lilik Wijayati, dan Kasubbag Program dan perencanaan Much. Anam Rifa’i. Sementara dari Bakesbangpol diwakili Kabid Kewaspadaan Politik Supar dan 3 orang stafnya.

Suprihno ketua KPU menyampaikan bahwa harus ada kesepahaman yang sama tentang dasar hukum penyusunan anggaran pilkada 2018, sehingga pembahasan anggaran nantinya akan lebih mudah. Penyebabnya karena regulasi pelaksanaan pilkada serentak 2018 berbeda dengan pelaksanaan pilkada  sebelumnya.  

“Pilkada tahun 2013 lalu masih mengunakan UU 32 tahun 2004, sedangkan pilkada serentak ini kita mengunakan UU 8 tahun 2015 yang mengalami perubahan terakhir dengan UU 10/2016. Hal ini berimplikasi pula terhadap dasar hukum penyusunan anggaran yang juga mengalami perubahan”, kata Suprihno.

Dasar hukum penyusunan angagaran pilkada serentak 2018 mengacu pada  (1) Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 55 Tahun 2015; (2) Keputusan KPU No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pilkada; (3) Keputusan KPU No. 44 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran; (4) Peraturan Menteri Keuangan No.33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017; (5) Keputusan Bupati No. 188.45/326/013/2015 tentang Standar Harga Dasar dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Tulungagung; dan (6) Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-118/MK.02/2016 perihal penetapan standar biaya honorarium tahaam Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota serentak.

Sedangkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran mengacu pada: (1) Penyusunan RKB Pilkada 2018 berbasis pada realitas kebutuhan dan tahapan  penyelenggaraan Pilkada yang meliputi  Recruitmen PPK, Sosialisasi, Pencalonan, Kampanye, Penyelesaian Sengketa dan seterusnya; (2) Penyusunan anggaran berbasis pada satuan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung, survey harga Pilkada serentak 2015; (3) Penyusunan anggaran Pilkada berbasis pada perintah UU yang baru yang berbeda dengan UU lama. Misalnya anggaran kampanye calon yang dibiayai KPU; (4) Penyusunan RKB berbasis pada proyeksi antara lain jumlah DPT, TPS, KK, pasangan calon dan sengketa hasil pemilu.  

KPU Tulungagung saat menghadiri Rakor dengan Bakesbangpol Tulungagung (8/9)

Victor Febrihandoko, Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Tulungagung menambahkan bahwa efektif dan efisien anggaran KPU tdak bisa diukur dari terserapnya seluruh anggaran sehingga tidak ada silpa. “Tidak bisa hanya diukur dari prosentase penyerapan seperti itu, karena kita mengunakan proyeksi. Misalnya jumlah pasangan calon, pada perencanaan kita menyediakan 5 pasangan, namun ternyata yang mendaftar hanya 3 atau 4 pasangan calon, pasti hal itu akan menambah nilai silpa. Dan sebaliknya jika proyeksinya dikurangi juga riskan, jika pasangan yang mendaftar lebih banyak bagaimana?” ujar Victor.  

Di sisi lain Kabid Kewaspadaan Politik Bakesbangpol Supar usai rapat mengakui bisa memahami apa yang disampaikan KPU. Dari hasil Rapat koordinasi tersebut pihaknya siap untuk membahasnya di tingkat TAPD. “Kami sempat mengoreksi kenapa KPU struktur anggarannya tidak mengacu pada permendagri 51. Kemudian kenapa pula Honor panitia ad hoc juga tinggi. Namun tadi setelah dijelaskan dasar hukumnya, maka kami siap untuk melanjutkan di tim anggaran pemerintah daerah”, janji Supar. (YES/ARM)