Ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi koordinasi forum diskusi politik, kegiatan pembinaan parpol, penyelenggara pemilu, dan lembaga legeslatif di Auditorium STKIP Tulungagung (14/3)

Ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., saat menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi koordinasi forum diskusi politik, kegiatan pembinaan parpol, penyelenggara pemilu, dan lembaga legeslatif di Auditorium STKIP Tulungagung (14/3)

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Pemilihan umum (pemilu) dikatakan demokratik jika memenuhi delapan indikator. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Tulungagung saat menjadi narasumber di acara sosialisasi dan koordinasi forum diskusi politik, kegiatan pembinaan partai politik (parpol), penyelenggara pemilu, dan lembaga legeslatif di Auditorium STKIP Tulungagung pada Kamis (14/3/2019) pagi.

“Ada delapan indikator sebuah pemilu dikatakan demokratik,” kata Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, M.Pd.

Suprihno, M.Pd., menjelaskan, kedelapan indikator tersebut yaitu, adanya hukum pemilu dan kepastian hukum, kesetaraan antar warga negara, persaingan yang bebas dan adil, partisipasi pemilih, penyelenggara pemilu yang berintegritas, proses pemungutan dan penghitungan suara, keadilan pemilu, dan tanpa kekerasan.

“Delapan indikator tersebut merupakan sesuatu yang melekat, tidak bisa berdiri sendiri,” katanya.

Suprihno, M.Pd., melanjutkan, pemilu yang demokratik menjadi sesuatu yang harus terwujud dalam pemilu 2019. Sebab, apapun hasil pemilu akan mempengaruhi sebuah negara setidaknya lima tahun mendatang.

“Untuk itu pemilu 2019 harus terlaksana dengan sukses,” tegasnya.

Suprihno, M.Pd., mengatakan, untuk mengaplikasikan delapan indikator pemilu demokratik tersebut tidak cukup hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Tetapi juga melibatkan instansi lain seperti aparat penegak hukum, peserta pemilu, insan pers, dan warga. Menurutnya, jika satu sama lain saling mendukung pemilu demokratik bukan hanya sekedar wacana saja, namun betul-betul terwujud serta terlaksana.

“Pada 2018 kami juga sudah melaksanakan pilkada serentak, alhamdulilah berjalan dengan sukses. Ini adalah modal yang bagus,” tukasnya.

Selain Ketua KPU Tulungagung, sosialisasi yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tersebut juga menghadirkan anggota Bawaslu Tulungagung Suyitno Arman, S.Sos., M.Si., dan akademisi dari Universitas Kadiri (Unik) Kustanto, SH., MS.

Sedangkan peserta sosialisasi dari forum kepemudaan, KNPI, perwakilan partai politik, dan mahasiswa.