Suasana Rapim KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/kota Se-Jawa Timur (22/12)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi bangsa Indonesia, dinamika kepemiluan selalu berubah-ubah dan pemilu 2019 akan menjadi ujian bagi KPU untuk membuktikan diri sebagai lembaga professional yang independen dan berintegritas. “Karena itu KPU harus memperkuat diri baik secara struktur dan kelembagaan”. Penegasan itu disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro pada acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/kota Se-Jawa Timur (22/12/2016).
Rapim yang digelar di hotel Quest Surabaya ini diikuti oleh seluruh komisioner dan sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur, serta para ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/kota Se-jawa Timur. Anggota KPU RI Arief Budiman juga hadir di acara ini.
Juri Ardiantoro menyampaikan 3 (tiga) point penting hasil Rapat Pimpinan KPU Provinsi se Indonesia di Medan beberapa waktu sebelumnya. Pertama tentang evaluasi program dan pelaksanaan pilkada. Bahwa KPU tidak hanya melaksanakan program rutinyang berkualitas, namun juga harus membuat dan melaksanakan program-program yang dibutuhkan masayrakat, sehingga keberadaan KPU dirasakan masyarakat.
Kedua, Evaluasi Sumberdaya Manusia (SDM). Bahwa independensi dan kualitas SDM KPU baik di tingkat komisioner dan sekretariat di seluruh Indonesia pada kenyataannya belum sama. 80% gugatan terhadap KPU pada saat pilkada serentak 2015 bersumber dari kualitas SDM.
Ketiga, Evaluasi Anggaran dan Penguatan Kelembagan KPU, bahwa penyerapan anggaran KPU di daerah – daerah belum merata. Ada daerah dengan penyerapan tingggi dan masih banyak pula daerah dengan penyerapan rendah. Hal itu karena berbarengan dengan pelaksanaan pilkada.
Selanjutnya Juri Ardiantoro berharap rapim mampu menghasilkan solusi bagi berbagai problem yang dihadapi, sehingga KPU mampu mewujudkan harapan masayrakat Indonesia.
Rapim yang dilaksanakan selama dua hari itu membahas realisasi anggaran masing-masing daerah atau satker, tindak lanjut temuan BPK, laporan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Laporan Pemetaan pegawai, dan laporan penghapusan surat suara. (YES/ARM)
