Zulkifli Hasan (Ketua MPR RI)

Rep./Ed. : Suyitno Arman

Surabaya, kpu-tulungagungkab.go.id.__Pemilu dari tahun ke tahun semakin baik. Penegasan itu disampaikan Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan di Surabaya Kamis (12/5) saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam sebuah diskusi bertajuk “Memaknai Demokrasi Pemilu Berintegritas”. Acara yang digelar di Pena Room Gedung Graha Pena Surabaya itu juga menghadirkan nara sumber Ketua Bawaslu RI Muhammad, Anggota KPU-RI Arief Budiman, dan Akademisi UIN Sunan Ampel DR. Bianto.

Menurut Zulkifli Hasan, pihaknya mengakui penyelenggaraan pemilu semakin membaik dari waktu ke waktu. Karena itu apresiasi juga layak diberikan kepada unsur penyelenggara termasuk KPU dan Bawaslu. “Dari tahun ke tahun pemilu kita semakin baik. Itu harus diakui. Lihat saja terakhir adalah pilkada serentak di ratusan daerah. Semuanya berjalan aman, tanpa kekerasan, tanpa anarki.” papar Zulkifli.

Meski memberi apresiasi terhadap penyelenggaraan pemilu, namun Zulkifli juga menyampaikan otokritik, terutama terkait dengan peserta pemilu. Hal yang patut disayangkan adalah dugaan masih munculnya gejala “sponsor” politik. Para sponsor itu hadir untuk mendanai kontestan pemilu/pemilihan, akibatnya akan menjadikan calon yang terpilih tidak bisa independen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. “Ini harus kita fikirkan bersama. Bayangkan kalau ada calon atau pemimpin terpilih karena ada sponsor, maka mereka akan lebih patuh kepada sponsor ketimbang kepada rakyat.” sindir Zulkifli.

Sementara Ketua Bawaslu Muhammad dalam paparannya mengakui pemilu juga terus membaik, meski juga terdapat beberapa kekurangan. Salah satu yang belum bisa dihilangkan adalah politik uang (money politic). Bahkan Bawaslu sebagai unsur pengawas pemilu tidak bisa dengan serta-merta memberantas politik uang, karena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya. “Pemilu kita belum bisa terbebas dari politik uang. Salah satu penyebabnya adalah problem perundang-undangan. UU kita tidak secara jelas dan tegas membedakan mana politik uang mana cost politic. Mana sosialisasi mana kampanye. Padahal syarat pemilu berintegritas itu, regulasi harus jelas dan tegas, hitam dan putih, tidak boleh abu-abu.”

Anggota KPU RI Arief Budiman saat tampil sebagai Nara Sumber(12/05)

Anggota KPU RI Arief Budiman yang tampil sebagai pembicara ketiga fokus menyoroti buku “Selebritisasi Politik” karya Sufyanto Ketua Bawaslu Jatim. Menurut mantan anggota KPU Jatim tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut hubungan antara media dan pemilu. “Dalam buku ini mungkin terungkap fenomena dimana iklan kampanye di media massa tidak serta-merta memiliki signifikansi dengan elektabilitas calon. Namun di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, iklan kampanye media justru sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih publik.” Menurut Arief Budiman juga menarik untuk diteliti “budaya” iklan kampanye kita. “Kelemahan iklan kampanye media kita kadang terkesan memunculkan semacam dramaturgi, dimana tampilan muka (frontstage) tidak sama dengan tampilan senyatanya (baskstage) dari sang tokoh.” sindir alumni Unair dan UGM tersebut.

DR. Bianto yang tampil sebagai pembicara terakhir menitipkan pesan moral kepada seluruh peserta diskusi. Dia berharap masyarakat Indonesia tidak peseimistis terhadap politik. “Kita tidak boleh menganggap politik & pemilu itu selalu kotor. Justru harus didorong agar orang-orang baik, generasi muda yang baik-baik, mau terjun ke dunia politik untuk memperbaiki keadaan.” paparnya sambil mencontohkan beberapa kepala daerah hasil pilkada yang menurutnya baik. (ARM)