![KPU Tulungagung hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 digelar di Sun City Hotel, Sidoarjo (18/12)](https://i0.wp.com/farm5.staticflickr.com/4739/38270804825_5dc16432bc_z.jpg?resize=640%2C480&ssl=1)
KPU Tulungagung hadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 digelar di Sun City Hotel, Sidoarjo (18/12)
SIDOARJO (kpu-tulungagungkab.go.id) – Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 digelar di Sun City Hotel, Sidoarjo. Bimtek diikuti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Pada Senin (18/12/2017) hingga Selasa (19/12/2017).
Ketua KPU Tulungagung Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Suprihno, M.Pd., mengikuti bimtek tersebut mulai awal hingga akhir.
Ada berbagai materi yang disampaikan dalam bimtek tersebut. Salah satunya dari Ketua Bawaslu Jatim Moh. Amin, M.Pd.I. ini terkait pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu tahapan cukup penting dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Sebab, tahapan itu selalu menjadi salah satu materi gugatan oleh pasangan calon, ketika mereka kalah dalam pemilihan.
Pilkada 2017 juga masih menyisakan beberapa masalah, di antaranya, banyak pemilih yang belum terdaftar dan tidak memiliki e-KTP, penyelenggara pemilu di beberapa daerah belum memberikan pemilu akses bagi pemilih disabilitas. Masalah lain yakni Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih belum bersih dari pemilih meninggal, TNI, POLRI, Pemilih fiktif dan lain sebagainya. Selain itu kurang aktifnya masyarakat dalam memeriksa DPT.
Meski KPU tidak kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut memeriksa data dan melaporkan jika belum terdaftar, namun faktanya justru berbeda. Yakni ketika KPU menempel pengumuman DPS atau DPT, masyarakat tidak ada yang mau melihat apa lagi memeriksa DPT. Masyarakat mengetahui bahwa mereka belum didata petugas PPDP atau pantarlih, akan tetapi enggan melaporkan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih masih rendah.
Moh. Amin mengatakan, untuk pilkada 2018 mendatang, Bawaslu Jatim memiliki program bersama masyarakat. Di antaranya pojok pengawasan. Yakni di setiap kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota akan disediakan satu ruangan sebagai tempat masyarakat untuk duduk bersama, berdiskusi dan ngopi bareng persaoalan pemilu, sehingga Bawaslu tidak lagi dijadikan kantor yang menakutkan bagi masayrakat.
Program lain yakni Saka Adhyasta Pemilu. Yakni Bawaslu akan bekerja sama dengan Pramuka di setiap daerah untuk mengawasi pemilu. Kemudian ada program Santri Mengawasi Pemilu, yaitu Bawaslu akan mengajak para santri yang sudah memiliki hak pilih turut serta dalam pengawasan pemilu. Cukup menarik yakni Kampung Awas Pemilu. Bawaslu akan menjadikan satu desa di satu kecataman untuk dijadikan kampus Awas. Memasang Sapanduk di desa dan mengajak masyarakatnya untuk ikut mengawasi pemiliu.
Target Bawaslu Jatim dalam tahapan pemutakhiran data pemilih pilkada 2018 yakni mengawasi tiga hal. “Pertama, terlaksananya proses penyusunan data dan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan yang diatur dalam peraturan. Kedua, adanya daftar pemilih yang akurat. Dan ketiga, adanya keterlibatan masyarakat,” jelas Moh. Amin.