Suasana rapat konsultasi dan sinkronisasi anggaran Pilkada serentak 2018 di KPU Jatim (5/4)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id.) – KPU Provinsi Jawa Timur mengundang KPU Kabupaten Tulungagung dan KPU Kota Kediri untuk rapat konsultasi dan sinkronisasi anggaran Pilkada serentak 2018. Rapat yang dilakukan pada Rabu, 5 April 2017 di Media Center KPU Jatim itu dipimpin Dewita Hayusinta, Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik didamping Eko Sasmito, dan Sujono Kabag Umum, Keuangan dan Logistik.
Sisin (pangilan akrab Dewita Hayu Shinta) menyampaikan terimaksih pada KPU Tulungagung dan Kota Kediri yang sudah bekerjasama untuk mensinkronkan anggaran Pilkada Kabupaten/kota dan Anggaran Pilkada Gubernur. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi anggaran ganda.
“Kita teliti agar jelas antara yang dianggarakan oleh kabupaten dan provinsi, sehingga tidak terjadi double anggaran. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa dasar hukum dan kebutuhan penganggaran yang dibuat KPU kab/kota itu berdasarkan pada aturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga antara provinsi dan kab/kota punya pemahaman yang sama. Dan yang terakhir kita juga ingin memastikan anggaran KPU kab/kota sudah sesuai dengan peruntukannya, tidak berlebihan dan tidak juga kurang”, papar Sisin.
Sementara Ketua KPU Jatim Eko Sasmito meminta KPU Kab/kota segera bersiap diri, karena sebisa mungkin bulan Agustus 2017 tahapan sudah dimulai. “Artinya bulan Juni atau Juli harus sudah dilaksanakan penandatangannan NPHD dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu bagi kab/kota yang anggarannya belum clear atau belum disetujui pemereintah daerah, harus segera berkoordinasi dengan pemdanya masing-masing”, ujar Eko Sasmito.
Pada rapat konsultasi kali ini, KPU Tulungagung diwakili Suprihno (Ketua), Victor Febrihandoko (div. Anggaran dan Logistik), Much. Anam Rifai (Kasubbag Program dan data), serta Arie Kusumaningtiyas (Staf Program dan data). Victor Febrihandoko mengakui rapat kali ini sangat strategis untuk menyempurnakan anggaran Pilkada KPU Tulungagung, karena bisa memastikan apa saja anggaran yang ditanggung oleh KPU provinsi dan apa saja yang dibebankan pada KPU Kabupaten. (YES/ARM)
