Komisioner KPU Tulungagung Suyitno Arman, S.Sos., M.Si., (tengah) foto bersama dengan anggota PWI dan jurnalis di Graha Pahlawan (9/5)
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung menghadiri acara sosialisasi dan diskusi yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung pada Rabu (9/5/2018) di gedung Graha Pahlawan Jl. Kimamgunsarkoro. Diskusi berlangsung selama 90 menit tersebut menitikberatkan pada peran pers dalam pilkada berkualitas.
Selain anggota PWI Tulungagung, diskusi tersebut juga diikuti oleh beberapa jurnalis dari media cetak, elektronik dan online. Sedangkan dari KPU Tulungagung dihadiri oleh Komisioner KPU sekaligus Koordinator Devisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Suyitno Arman, S.Sos., M.Si.
Dalam sambutannya, Ketua PWI Tulungagung M. Aminun Jabir memberikan apresiasi kepada KPU Tulungagung yang memberikan kemudahan informasi bagi rekan wartawan terkait tahapan pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Tulungagung telah bekerja secara profesional.
“Sewaktu-waktu kami minta konfirmasi selalu dilayani,” katanya.
Selain itu lanjut Jabir sapaan akrab M. Aminun Jabir, meski saat ini tensi politik memanas dan semua paslon saling klaim, saling berebut simpati dan pengaruh termasuk kepada insan pers. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi insan pers apakah akan ikut terseret dalam kepentingan politik.
“Sesuai etika jurnalistik, kita harus tetap independen dan berimbang dalam pemberitaan,” tukasnya.
Sementara itu Komisioner KPU Suyitno Arman, S.Sos., M.Si., meyakini bahwa insan pers di Tulungagung sudah memahami kode etik jurnalistik. Untuk itu, pihaknya sengaja membuka pintu selebar-lebarnya manakala membutuhkan informasi terkait pilkada.
“Saya kan mantan wartawan, jadi tahu kebutuhan rekan-rekan,” candanya.
Arman melanjutkan, dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan setiap elemen masyarakat seperti media, pemerintah, aparat penegak hukum, LSM, parpol dan lain sebagainya otomatis pelaksanaan pilkada akan berjalan lancar, aman, tertib, kondusif, dan berkualitas.
“Kualitas pilkada bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, melainkan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
