Prosesi Rapat Koordinasi Antara KPU Tulungagung dengan TP4D Kabupaten Tulungagung

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Rapat koordinasi (Rakor) terus dilakukan  KPU Tulungagung untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu serentak 2018. Seperti hari ini Rabu (25/10/2017) di Bima Resto, KPU Tulungagung rapat koordnasi dengan Tim Pengawalan, Pengamanan, Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Tulungagung. TP4D merupakan institusi baru yang dibentuk dengan beranggotakan dari pegawai kejaksaan. Institusi ini memiliki fungsi mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif.

Rakor yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Tulungagung Suprihno, S.Pd, M.Pd juga dihadiri ketiga komisioner lainnya yaitu Suyitno Arman, S.Sos, M.Si, Mohammad Fatah Masrun, M.Si, dan Victor Febrihandoko, S.Sos. Dalam pembukaannya Suprihno menyampaikan tahapan penyelenggaraan pemilu beserta anggaran yang digunakan KPU Tulungagung dan yang terakhir tentang pengadaan barang dan jasa.

“Setelah kami sampaikan tentang tahapan Pemilu yang sekarang sudah memasuki proses rekrutmen PPK dan PPS, selanjutnya akan kami sampaikan tentang jumlah anggaran dana hibah ke KPU Tulungagung. untuk menyelenggarakan Pemilu 2018 ini KPU Tulungagung diberikan anggaran dana sejumlah 37.6 miliiar rupiah. Yang mana anggaran tersebut diberikan secara bertahap. Untuk tahap pertama di tahun 2017 akan diberikan sejumlah Rp 6.451.220.500 dan sisanya akan diberikan di tahun 2018,” terang Suprihno dalam sambutannya.

Rakor kali ini juga dihadiri seluruh pegawai  KPU Tulungagung. Mulai dari Sekretais KPU Tulungagung, bendahara, subbagian dan staf-stafnya.

Pada sambutan berikutnya dilakukan Ketua TP4D Kabupaten Tulungagung Idham Khalid, SH., MH.  Dia menjelaskan tentang seputar intitusi tersebut. “Dibentuknya institusi TP4D Kabupaten Tulungagung tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi ”, terang Idham Khalid dalam mengawali sambutannya.

Pada bahasan yang selanjutnya Idham Khalid menjelaskan tentang gambaran kinerja institusi tersebut. Bahwa TP4D ini memiliki praktik kerja sebagai penengah, penindak, dan juga penghilang keragu-raguan. Makanya TP4D tersebut akan tetap melakukan pendampingan mulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga monitoring dan evaluasi baik diminta atau tidak. Sehingga penyerapan anggaran, pengawalan, dan pengamanan daerah bisa teroptimalkan dengan lebih sempurna.