Rep. : Much. Anam Rifai
Ed. : Suyitno Arman

Tulungagung, kpu-tulungagungkab.go.id.__Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung mencanangkan 2016 sebagai tahun persiapan Pilkada. Konsekuensinya? Berbagai perencanaan tahapan kegiatan Pilkada  harus mulai disusun dan dipersiapkan dari sekarang. Misalnya perencanaan terkait dengan recruitmen badan ad hock, pemutakhiran data dan daftar pemilih, distribusi logistik, pencalonan, kampanye, model sosialisasi dan pendidikan pemilih, sampai simulasi penyelesaian sengketa pemilihan.

Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Suprihno Selasa (9/05) mengatakan bahwa jajarannya saat ini sudah tidak bisa berleha-leha lagi. Dia menghitung secara efektif tahapan dimulainya pemilihan bupati dan wakil bupati Tulungagung tinggal satu tahun lagi. ’’Berbeda dengan pemilihan sebelumnya tahapan Pilkada hanya 8 bulan, sekarang tahapan Pilkada selama 1 tahun atau 12 bulan. Sehingga apabila kita tarik mundur Juni 2017 sudah masuk tahapan pemilihan, mungkin dimulai dari recruitmen badan ad hock,’’ kata Suprihno.

Berdasarkan UU No. 1/2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8/2015, Kabupaten Tulungagung termasuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada Juni 2018.  Dalam UU tersebut diatur bahwa pemungutan suara serentak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung sendiri berakhir pada 30 April 2018.

’’Yang sudah kami selesaikan adalah rencana kebutuhan biaya. Kami mulai kerjakan awal tahun 2016. Memang sih butuh revisi dikit-dikit karena baru saja ada keputusan sharing anggaran, tapi saya kira itu tidak jadi masalah. Kami terus lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tulungagung supaya ada kesepahaman yang sama,’’ kata alumnus Universitas Jember itu.

Ditemui secara terpisah, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi KPU Kabupaten Tulungagung Suyitno Arman menyambut antusias pencanangan tersebut. Ia menganggapnya sebagai bagian penting dari sosialisai. Oleh karena itu diperlukan untuk segera mengkordinir Sub Bagian yang menangani bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi agar secepatnya menyusun perencanaan kegiatan. Pada intinya Arman menargetkan bahwa sosialisasi pemilihan yang nantinya dilakukan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga meningkatkan kualitas pemilihan itu sendiri.

’’Dengan perencanaan jauh-jauh hari akan bisa kami susun dengan matang model sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tepat. Harapannya tentu saja kualitas pemilihan itu akan meningkat yang ditandai dengan terselenggaranya pemilihan sesuai dengan asas-asas pemilihan yakni Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil),’’ kata alumnus Unair Surabaya itu.

Agus Safei anggota KPU Tulungagung yang membidangi divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan SDM menjelaskan bahwa berubah-ubahnya regulasi menyulitkan pihaknya untuk merumuskan simulasi penyelesaian sengketa. Menurut Agus saat ini pemerintah bersama DPR sedang melakukan pembahasan revisi UU Pilkada.’’Salah satu poin yang menjadi pembahasan revisi adalah mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemilihan yang di dalamnya termasuk sengketa TUN. Ada wacana penyelesaian sengketa TUN cukup di Bawaslu saja, tidak masuk ke pengadilan,’’ tutur Agus.

Sementara itu untuk Divisi Teknis Penyelenggara dan Data serta Divisi Logistik, Perencanaan, Keuangan, dan Rumah Tangga secara subtansi tidak ada perbedaan yang cukup tajam antara regulasi saat ini dengan regulasi penyelenggaraan pemilihan periode sebelumnya. Terkecuali untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih yang pada Pilkada serentak menggunakan Sidalih.

Koordinator Divisi logistik, perencanaan, keuangan, dan rumah tangga KPU Tulungagung Victor Febrihandoko menjelaskan secara prinsip distribusi logistik dan pengelolaan logistik hampir sama di tiap Pemilu. Menurutnya yang berbeda dari tiap-tiap Pemilu hanya di level keputusan teknis saja misalnya keputusan sortir dan lipat ditanggani secara swakelola atau langsung rekanan.’’Hanya itu saja sih, keputusan teknis-teknis kegiatan saja, dan itu nanti akan kami simulasikan mana yang baik, apa ditangani sendiri atau langsung rekanan,’’katanya.

Dia menambahkan bahwa pada saat stock opname kotak dan bilik suara lalu diketahui terjadi kekurangan bilik suara untuk kebutuhan pemilihan 2018. Tetapi menurut Victor jumlah kekurangan tidak terlalu signifikan.’’Hanya puluhan saja. Pada saat penyusunan RKB kan sudah ada proyeksi TPS, dari situ kami ketahui ada kekurangan dan sudah ada beberapa alternatif jalan keluarnya,’’ kata Victor. (NAM/ARM)