Sri Sugeng Pujiatmiko saat menyerahkan draft usulan fasilitasi Anggaran Panwaslih Kabupaten Tulungagung (27/4)

Sri Sugeng Pujiatmiko saat menyerahkan draft usulan fasilitasi Anggaran Panwaslih Kabupaten Tulungagung (27/4)

Reporter : Agus Safei
Editor : Suyitno Arman

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – KPU Kabupaten Tulungagung Kamis siang (27/4/2017) diundang untuk menghadiri audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur dengan Pemkab Tulungagung. Kegiatan yang digelar di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso itu dipimpin langsung Bupati Syahri Mulyo, melibatkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Hendry Setiawan, Kepala Bakesbangpol Rudy Cristianto, dan Kabag Pemerintahan Mundiyar. Dari Bawaslu Jatim hadir Komisioner Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Sri Sugeng Pujiatmiko beserta 2 orang staf. Sementara dari KPU hadir Ketua Suprihno, komisioner Suyitno Arman, Victor Febrihandoko, Agus Safei, Sekretaris Agus Santoso, serta Kasubbag Perencanaan dan Program Much. Anam Rifai.

Sri Sugeng Pujiatmiko menjelaskan bahwa tujuan dari audiensi adalah untuk koordinasi persiapan pilkada serentak 2018, khususnya terkait dengan persiapan pembentukan dan fasilitasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Kabupaten Tulungagung. Menurut Sugeng (sapaan Sri Sugeng Pujiatmiko), jika tahapan pilkada serentak dimulai bulan Agustus 2017, maka rekrutmen dimulai bulan Mei mendatang. Jika tahapan pilkada bulan September maka rekrutmen sudah harus dimulai bulan Juni. Karena itu penting Bawaslu untuk segera berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung.

“Fasilitasi yang diperlukan diantaranya adalah dukungan sarana dan prasarana baik gedung maupun kendaraan dinas, kemudian SDM untuk keperluan sekretariat, mulai dari panwaslih di tingkat kabupaten hingga kecamatan. Dan tentu saja fasilitasi yang sangat vital adalah dukungan anggaran, karena kesemuanya itu merupakan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan”, tegas Sugeng.

Untuk kepastian anggaran Bawaslu berharap segera tuntas setelah dibahas dengan Tim Anggaran dan DPRD. Sementara untuk dukungan personalia kesekretariatan, Bawaslu mendesak bisa diberikan lebih cepat sebelum panwaslih kabupaten terbentuk. Tujuannya agar saat panwaslih terbentuk, maka sudah bisa langsung bekerja dengan dukungan sekretariat.

Bupati Tulungagung Syahri Mulyo menyambut baik audiensi tersebut. Secara prinsip pemkab akan menyediakan fasilitasi sebagaimana diajukan penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Namun terkait dengan anggaran, dirinya belum bisa menjanjikan apakah akan sesuai dengan besaran yang diajukan, atau dipangkas.

“Untuk anggaran ini harus dibahas dulu, apakah nanti sama dengan yang diajukan atau bisa jadi berkurang. Tapi pada prinsipnya sudah pasti pemkab bertanggungjawab untuk menyediakan. Sedangkan yang lain-lain, seperti gedung, kendaraan dinas, maupun SDM kesekretariatan, saya kira tidak ada persoalan”, ujar Bupati Syahri Mulyo.

Audiensi berlangsung hampir 2 jam, berakhir sekitar pukul 12.oo WIB. (GUS/ARM)