Suasana Bimtek Penggunaan Aplikasi SILON yang berlangsung di kampus ITB, Bandung, Jumat (3/11)

Suasana Bimtek Penggunaan Aplikasi SILON yang berlangsung di kampus ITB, Bandung, Jumat (3/11)

BANDUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung mengikuti  Bimbingan Teknis (Bimteks) Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digelar oleh KPU RI, Jum’at (3/11/2017). Bimtek berlangsung di Gedung Center for Research and Community Service (CRCS) Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat.

Peserta yang hadir dari KPU Tulungagung yakni, Kasubbag Program dan Data KPU Tulungagung, Much Anam Rifai SH., MH dan Bagus Wahyu Permana selaku operator SILON KPU Tulungagung.

Kegiatan bimtek yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu, dibuka oleh Komisioner KPU RI, Ilham Saputra, S.IP. Ia dalam sambutannya mengatakan aplikasi SILON akan sangat membantu KPU dalam tahapan pencalonan, khususnya untuk pasangan calon perseorangan.

 “Data dukungan paslon perseorangan akan diunggah dalam aplikasi SILON, sehingga akan memudahkan KPU untuk verifikasi dukungan utamanya cek kegandaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum KPU RI, Nur Syarifah, SH., LLM mengatakan, aplikasi SILON kali ini adalah pengembangan dari aplikasi SILON yang digunakan pada Pilkada Serentak 2017 lalu. “Aplikasi ini telah disempurnakan sehingga lebih akurat dalam mengecek kegandaan dan lebih mudah penggunaannya,” kata ibu yang biasa disapa Bu Inung di lingkungan KPU.

Kegiatan Bimtek SILON ini diikuti oleh seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia yang terbagi menjadi 4 gelombang. Sesuai jadwal, KPU Tulungagung mengikuti bimtek SILON gelombang ketiga bersama 42 satker lainnya.

Sementara itu, Much Anam Rifai disela acara bimtek mengungkapkan,  kegiatan bimtek ini sangat bermanfaat. Sebab, saat ini berbagai aplikasi sudah mulai diciptakan untuk mempermudah dalam penyelenggaraan pemilu. Tak terkecuali penciptaan sistem informasi pencalonan.

“Berbagai aplikasi diciptakan KPU dalam rangka  untuk modernisasi, transparansi, dan memudahkan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di Indonesia, termasuk menciptakan sistem informasi pencalonan,” katanya.