Suasana rakor finalisasi anggaran pilkada serentak 2018 (19/4)
| Reporter | : Victor Febrihandoko |
| Editor | : Suyitno Arman |
SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Rabu 19 April 2017, KPU Kabupaten Tulungagung menghadiri undangan rapat koordinasi finalisasi anggaran pilkada serentak 2018. Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi Jatim ini melibatkan seluruh KPU Kab/Kota di Jatim. KPU Tulungagung diwakili koordinator Divisi Keuangan Umum dan Logistik Victor Febrihandoko, S.Sos., bersama dengan sekretaris Agus Santoso S.Sos.
Victor (sapaan Victor Febrihandoko) melaporkan, agenda utama rapat adalah finalisasi dan sinkronisasi kebutuhan anggaran di tiap-tiap KPU Kab/Kota. Untuk 18 KPU Kab/Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak dengan pemilihan gubernur memaparkan rencana kebutuhan anggaran masing-maing. Sedang KPU Kab/Kota lain yang hanya melaksanakan pilgub, memaparkan data dukung diluar anggaran seperti jumlah DPT dan TPS.
Sekretaris KPU Jawa Timur H.M. Eberta Kawima dalam sambutannya mengingatkan agar seluruh satua kerja (Satker) berhati-hati dalam pengelolaan anggaran pilkada. Prinsip-prinsip akuntabel dan transparan harus menjadi nafas pengelolaan.
“Kawan-kawan KPU Kab/Kota harus hati-hati mengelola anggaran pilkada. Harus akuntabel dan terbuka. Sifat dan perilaku koruptif sudah bukan jamannya lagi. Mindset aji mumpung dalam merencanakan dan mengelola anggaran harus dihilangkan sejak awal. Demi integritas dan membangun trust KPU” papar Wima.
Sementara Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dalam sambutannya berharap agar 18 KPU Kab/Kota yang melaksanakan pemilihan bupati atau walikota segera mendorong pemda setempat memastikan kebutuhan anggaran. Paling tidak NPHD (Naskah Perjanjian Hibah daerah) harus sudah ditanda tangani pada bulan Juni, mengingat Agustus sudah memasuki tahapan pemilihan.
“Saya mohon kawan-kawan KPU Kab/Kota bisa melakukan NPHD pada bulan Juni. Mengingat Agustus-September tahapan berjalan, agar kawan-kawan tidak kesulitan dalam pelaksanaannya.” terang Eko Sas.
Dewita Hayu Shinta Koordinator Divisi Keuangan, Anggaran, Umum dan Logistik dalam paparannya meminta KPU Kab/Kota meneliti lebih detil kebutuhan anggaran masing-masing. Prinsipnya adalah efektif dan efisien. Jangan sampai terkesan KPU tidak profesional dalam merencanakan pilkada.
“Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan logistik, kawan-kawan harus memperhatikan ketepatan jumlah, waktu maupun sasaran. Selagi dalam perencanaan difikirkan secara matang sehingga efektif dan efisiensi bisa diwujudkan” terang Shisin. (VIC/ARM)
