Ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., saat menjadi narasumber dalam sosialisasi UURI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 di Barata Convention Hall (22/4)

Ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., saat menjadi narasumber dalam sosialisasi UURI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 di Barata Convention Hall (22/4)

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung menjadi narasumber dalam seminar yang diadakan Dewan Pimpinan Derah (DPD) Partai Golkar Tulungagung di Barata Convention Hall pada Minggu (22/4/2018). Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut khusus membahas terkait UURI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.

Adapun pesertanya yakni dari pengurus dan kader DPD Partai Golkar Tulungagung. Sedangkan sebagai narasumber yakni Ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd., dan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Mohammad Sarmuji, SE., M.Si.

“Ya dari KPU diminta untuk menjadi dalah satu narasumber,” kata ketua KPU Tulungagung Suprihno, M.Pd.

Suprihno mengatakan, dalam seminar tersebut dirinya menjelaskan secara detail dan rinci terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 yang tertuang dalam PKPU No 7 Tahun 2017. Menurutnya, tahapan paling dekat yakni penyusunan daftar pemilih dan pendaftaran calon legeslatif (caleg) ditingkat DPRD kabupaten/kota/propinsi, DPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sedangkan terkait UURI No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Suprihno, M.Pd., mewanti-wanti kepada para peserta agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang santer saat ini. Menurutnya, dalam UU tersebut setidaknya ada lima isu yang hangat diperbincangkan yakni tentang sistem pemilu itu sendiri, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, metode pengkonversian seuara, dan alokasi kursi per dapil.

“Intinya Partai Golkar ingin memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya, sehingga mereka tahu dan paham tentang uu dan tahapan pemilu 2019,” terangnya.

Di penghujung paparannya, Suprihno, M.Pd., kembali  mengingatkan peserta seminar agar menghindari money politik, berita hoak, dan tidak memainkan isu sara. Hal ini dimaksudkan agar situasi yang sudah kondusif ini tidak bergejolak yang akan menciderai proses demokrasi.

“Kami yakin, bapak-bapak yang hadir disini bisa menjaga kondusifitas,” pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutannya, pengurus DPP Partai Golkar Mohammad Sarmuji, SE., M.Si., mengatakan, tujuan dari sosialisasi ini yakni untuk meningkatkan wawasan berpolitik yang beretika kepada para kader. Sehingga ketika berada di masyarakat mereka bisa menjadi penerang atau pemberi pencerahan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.