Kepala Bakesbangpol Tulungagung, Bambang saat pembukaan acara verifikasi. (10/09/2020)
Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Tulungagung, David Hartanton, sedang melakukan verifikasi berkas autentifikasi. (10/09/2020)
Tulungagung (kpu-tulungagung.go.id.) Pada hari Senin, (10/09/2020) KPU Tulungagung menghadiri undangan dari BAKESBANGPOL Tulungagung terkait verifikasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tulungagung tahun 2020. Bertempat di ruang pertemuan Bakesbangpol yang di hadiri oleh Kepala Bakesbangpol, Kabid Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol, Kasubid Politik Dalam Negeri pada Bakesbangpol, Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tulungagung, Kasubid. Akuntansi I pada BPKAD Kabupaten Tulungagung, Inspektur Pembantu II pada Inspesktorat Kabupaten Tulungagung, dan Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Tulungagung dihadiri oleh David Hartanto.
Bantuan keuangan bagi Partai Politik di Kabupaten Tulungagung diberikan secara rutin pada setiap tahunya. Untuk tahun 2019 yang lalu ada dua kali pencairan dikarenakan pada termin pertama masih menggunakan dasar hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2014 sedangkan pada termin kedua pencairan pada akhir tahun sudah menggunakan dasar perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019. “Mohon maaf karena proses pengajuan dan pencairan bantuan dana bagi partai poltik agak terlambat dan molor dikarenakan baik di Pemkab. Tulungagung maupun di Pemerintah Provinsi masih berkonsentrasi menanggani musibah covid-19, dana bantuan keuangan partai politik pada tahun ini satu kali pencairan dan khusus digunakan untuk operasional perkantoran dan pendidikan politik bagi masyarakat” ucap Bambang kepala Bakesbangpol Tulungagung.
Menurut David Hartanto, selaku Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas pada Komisi Pemilihan Umum Tulungagung menjelaskan bahwa, dari hasil verifikasi bantuan partai politik di Kabupaten Tulungagung pada hari ini bersama tim verifikasi, masih ada beberapa berkas yang diajukan partai politik yang kurang lengkap. “ada beberapa berkas yang kurang lengkap diantaranya terkait legalisir kepengurusan, rekening bank, dan prosentase rencana anggaran pendidikan politik ada yang masih kurang dari 60% penyerapannya, hasil ini akan segera disampaikan kepada partai politik untuk segera dicukupi “, terang David.(Davi)
