Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menyampaikan sambutan dalam Rakor Ketertiban dan Keamanan Wialayah Jawa Timur di Grand City Surabaya (6/11)

Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat menyampaikan sambutan dalam Rakor Ketertiban dan Keamanan Wialayah Jawa Timur di Grand City Surabaya (6/11)

SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id) – Rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Selasa (6/11/2018).

Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka menciptakan keamanan, dan menjaga kondusifitas Jawa Timur. Terutama menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta Pemiliham Legislatif Tahun 2019.

Rapat koordinasi (Rakor) dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, M.Hum. Didampingi Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Soni Sumarsono, M.DM., Pangdam V Brawijaya Mayjen. TNI Arif Rahman, MA., dan Kapolda Jatim Irjen. Pol. Lucky Hermawan Mereka juga menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

KPU Tulungagung diwakili Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Mustofa, SE., MM.

Dikatakan Mustofa, peserta dalam rakor yakni Bupati/Wali Kota bersama Jajaran Forkopimda, Camat bersama Muspika, KPU dan Bawaslu se-Jawa Timur.

Dalam pemaparannya, Pangdam V Brawijaya menekankan pentingnya menjaga silaturrahim dalam upaya menjaga kedamaian dan kondusifitas. Sedangkan Kapolda Jatim, menyampaikan kepada masyarakat Jatim khususnya jajarannya, untuk selalu menjaga ketentraman. Karena itulah perlu ditingkatkan deteksi dini terhadap kerawanan yang mungkin timbul dengan adanya pemilu setentak.

Saat meresume pemaparan dari para narasumber, Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan, pentingnya dilaksanakan kegiatan untuk mengantisipasi konflik di akar rumput (deteksi dini), yang disinergikan dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa (Babinsa, Babinkamtibmas dan lurah/kepala desa). “Secara rutin perlu rapat koordinasi 3 pilar dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan dlm rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap permasalahan  yang berpotensi timbul dan dapat segera diselesaikan di tingkat bawah,” jelas Soekarwo.