Rapat bimtek penyusunan laporan dana hibah berlangsung selama tiga hari di Rich Hotel Yogyakarta (10/10)
YOGYAKARTA (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung mengikuti Rapat Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2018. Kegiatan diselenggarakan selama tiga hari sejak Selasa (10/10/2017) hingga Kamis (12/10/2017) di Rich Hotel Yogyakarta.
Peserta yang hadir dari KPU Tulungagung di kegiatan bimtek, yakni Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik KPU Tulungagung, H. Victor Febrihandoko, S.Sos, Sekretaris KPU Tulungagung, Drs Mundiyar, Bendahara KPU Tulungagung Roni Yulianto, Operator Sitem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) KPU Tulungagung Aminah Widarti, Amd., dan operator Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Tulungagung Khoirul Anwar. Selain juga hadir Komisioner Divisi Keuangan dan Logistik KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sebelum bimtek dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, S.Sos., S.IP., M.BA. didahului dengan penyerahan cindera mata kepada anggota Komisi II DPR RI Hasan Syadzily dan Gubernur DIY yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Hukum dan Politik Hendar Susilowari, SH. Setelah itu, kemudian dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya rapat bimtek penyusunan laporan dana hibah pemilihan gubernur, bupati dan walikota tahun 2018.
Arief Budiman dalam sambutannya mengatakan kegiatan bimtek masih di perlukan oleh KPU. Pasalnya, dalam pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah kalau tidak dilakukan dengan baik maka dapat berpengaruh terhadap opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
“Sampai saat ini opini BPK terhadap KPU masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan pada tahun ini kita bertekad untuk bisa merubah opini tersebut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” paparnya.
Selanjutnya, Arief Budiman menyatakan Pilkada Serentak 2018 tantangannya lebih besar dibanding dengan pilkada serentak putaran pertama di tahun 2015 maupun putaran kedua tahun 2017, karena dana hibah yang dikelola lebih besar yakni mencapai Rp 25 triliun. “Untuk itu KPU sebagai lembaga harus profesional, akuntabel, independen dan berintegritas,” tandasnya.
Pelaksanaan bimtek dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama diikuti oleh komisioner dan sekretaris dan kelas kedua diikuti pengelola keuangan (bendahara dan operator SAIBA).
Adapun materi yang disampaikan pada kelas pertama adalah kebijakan umum pengelolaan dana hibah. Sedang di kelas kedua, materi yang disampaikan terkait pelaporan penggunaan dan pengelolaan dana hibah.
Victor Febrihandoko disela-sela rapat mengatakan kegiatan bimtek sangat penting sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Sebab, dalam pengelolaan dana hibah harus profesional, akuntabel, independen dan berintegritas.
“Alhamdulillah dengan bimtek ini kami mengharapkan bisa benar dalam artian tepat dan akurat serta akuntabel dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Tulungagung 2018. Dengan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan yang baik, tentu akan lebih aman dan tenang ketika kami menyelenggarakan pilkada mendatang,” pungkasnya.
