Ketua KPU Jatim Eko Sasmito Saat Menyampaikan Materi di Acara Rapim Sidoarjo (7/6)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
SIDOARJO (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Rapat Pimpinan (Rapim) KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kab/kota Se-Jawa Timur Hari kedua Rabu, 7 Juni 2017di aula Kantor KPU Sidoarjo diisi dengan penyampaian laporan persiapan pilkada 2018 khusus 18 kab/kota yang menggelar pilkada serentak, serta persiapan pemilu 2019 untuk 20 kab/kota lainnya.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito yang meminpin langsung rapat menyampaian bahwa target KPU Jawa Timur dan Kab/kota Se-Jawa Timur harus sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU dan Pemerintah Daerah pada bulan Juli 2017, sehingga pembahasan anggarannya harus sudah tuntas bulan Juni 2017.
“Beberapa daerah di luar Jawa Timur hari ini sudah melakukan Penandatanganan NPHD. Karena itu problem–problem perbedaan pandangan misalnya terkait dasar hukum antara KPU dan pemerintah daerah, harus segera diakhiri dan dicarikan titik temu atau solusinya”, seru Eko Sasmito.
Pada kesempatan ini, ketua KPU kab/kota diminta menyampaikan laporan persiapan pilkada di daerahnya masing – masing, terutama terkait perkembangan pembahasan anggaran dengan pemerintah daerah. Ditemukan 80% kab/kota sudah menyelesaikan pembahasan angaran, sementara sisasanya menunggu pembahasan anggaran dengan DPRD.
Selain menyampaikan laporan perkembangan anggaran KPU kab/kota juga menyampaikan laporan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kegiatan ini difokuskan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyelesaikan problem perekaman e-KTP, karena di Jawa Timur ternyata masih terdapat 1,2 juta penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.
Ketua KPU Tulungagung Suprihno menyampaikan persiapan pelaksanaan pilkada di Tulungagung. Dia menyampaikan bahwa pembahasan anggaran sejauh ini masih menunggu dari pemkab dan DPRD. Sementara kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester satu diisi dengen kegiatan Fokus Goup Discation (FGD) bersama Dispendukcapil, Kasi Pemerintahan Kecamatan, tokoh masayrakat, ormas perwakilan Guru PPKn dan Osis SMA sederajat di Kabuapten Tulungagung. Hasil FGD tersebut merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP, dan segera menindaklanjuti dengan kegiatan perekaman.
Rapat pimpinan di Akhiri dengan penyampaian hasil evaluasi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur untuk segera di tindak-lanjuti oleh KPU kab/kota guna memenuhi target yang sudah dicanangkan. (YES/ARM)
