Suasana diskusi antara KPU Tulungagung dan Kapolres AKBP. Yong Ferrydjon, SIK, MH (8/5)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 tak lama lagi akan dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung terus mematangkan persiapan. Salah satunya melakukan kunjungan ke Polres Tulungagung, pada senin 8 Mei 2017. Kegiatan ini diikuti seluruh komisioner, sekretaris dan para kasubbag di lingkungan KPU Tulungagung. Mereka diterima langsung oleh Kapolres Tulungaung AKBP Yong Ferrydjon, SIK, MH., beserta beberapa perwira menengah Polres Tulungagung.
Suprihno, Ketua KPU Tulungagung menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ini adalah untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dalam rangka persiapan Pilkada serentak 2018. Selain itu KPU juga menyampaikan rencana jadwal dan tahapan pilkada 2018. Meski masih berupa draft, diharapkan bisa dipakai sebagai bahan masukan bagi jajaran kepolisian dalam menyusun rencana kegiatan dan pengamanan.
“Kepolisian ini adalah mitra strategis kita dalam penyelenggaraan pemilu maupun pikada. Kehadirannya penting sebagai kekuatan yang difungsikan untuk pengamanan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu menyampaikan informasi dan perkembangan secara lebih dini, diharapkan akan bermanfaat bagi polres dalam menyusun rencana kegiatan”, ujar Suprihno usai kunjungan.
Kapolres Tulungaung AKBP Yong Ferrydjon, SIK, MH. menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini. Ia menyampaikan terimakasih kepada KPU, karena dengan silaturohmi dan koordinasi lebih awal diyakini bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam pilkada serentak 2018. Apalagi pilkada Tulungaung nantinya digelar bersamaan dengan pemilihan Gubernur. “Kami berharap agar koordinasi dan kerjasama ini bisa terus dilanjut”, ujar Kapolres.
Foto Bersama Kapolres Tulungagung AKBP Yong Ferrydjon, SIK, MH., di depan Mapolres (8/5)
Secara khusus Yong Ferrydjon juga menyoroti salah satu titik rawan yang harus diantisipasi, diantaranya persoalan kampaye. Ia meminta pengaturan dan pembagian zonanya jelas, sehingga tidak memunculkan pertikaian dan keributan antar kelompok. Sebab selain pengaturan antar pasangan calon dalam pilbup, juga harus diatur dengan cermat pembagian kampanye antar calon bupati dan calon gubernur.
Atas masukan tersebut, Suyitno Arman, komisioner Divisi SDM & Hupmas menyampaikan secara prinsip KPU pasti akan menyusun pengaturan dan penjadwalan kampaye secara fair. “Kita nanti pasti akan melibatkan kepolisian, tim kampanye masing-masing pasangan calon, satpol PP, panwaslih, dan stake holder lain yang berkaitan. Kita undang mereka untuk duduk bersama menentukan mana yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, ujar Suyitno Arman.
Beberapa hal lain yang didiskusikan dalam koordinasi ini tentang tahapan pilkada antara lain mulai dari rekruitmen panitia ad hoc, pemutakhiran DPT, pencalonan perseorangan dan partai politik, penetapan pasangan calon, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU. (YES/ARM)
