Wiranto saat menyampaikan arahan pada acara Rakornas persiapan Pilkada Serentak 2018 (23/10)
Jakarta (kpu-tulungagungkab.go.id) – Dalam rangka mewujudkan pilkada serentak 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelengarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan Pilkada Serentak 2018. Rapat tersebut diikuti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua KPU Kab/Kota, Ketua Panwaslu Kab/kota penyelengara pilkada 2018. Kegiatan itu digelar di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
Ketua KPU Tulungagung Koordinator Divisi Perencanaan dan Data Suprihno, M.Pd., hadir langsung dalam Rakornas tersebut. Dia mengatakan, Rakornas dibuka oleh Dirjen Otoda Kemendagri DR. Sumarsono. Rakornas juga menghadirkan Menkopolhukam, Kapolri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Ketua DKPP, dan Dirjen Keuangan.
Dalam pengarahannya, Sumarsono menyampaikan, rakornas ini diselengarakan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang muncul. Selain itu mencari solusi serta jalan keluar terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pilkada 2018. Sebab, 2018 merupakan tahun politik, sebelum pelakaanaan pemilu 2019, karena dilaksanakan di 171 daerah. Terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 Kota.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menekankan optimalisasi koordinasi. Di antaranya, demokrasi menjadi pilihan kita, sehingga kita akan masuk dalam proses demokrasi. Aktor utamanya yakni partai politik. Kemudian yang menentukan jatuh bangunnya negara adalah pemimpin.
Wiranto juga mengatakan pilkada adalah sejatinya memilih pemimpin masa kini dan masa depan. Oleh karena itu persiapan harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib bangsa Indonesia.
Harus ada langkah-langkah dinamis dan sinkronisasi berbagai stakeholder baik itu penyelenggara, parpol, peserta, pemilih, dan aparat keamanan. Semua unsur pemilu harus dapat berjalan dengan baik, tenang, dan sukses.
Parpol punya kewajiban menyeleksi calon pemimpin. Tapi karena obsesi ingin menang maka mengabaikan kompetensi calon pemimpin, lebih mengutamakan calon yang populis.
Masyarakat yang salah memilih pemimpin akan menggadaikan masa depan daerahnya selama lima tahun. Medsos menjadi bagian persoalan bangsa, karena sulit dikontrol. Harus ada keterbukaan antar stakeholder. “Jangan sampai kita dikalahkan oleh hal-hal yang negatif dan salah memilih pemimpin,” ungkap Wiranto.
Jenderal Purnawirawan TNI itu juga mengatakan, mapping potensi kerawanan pilkada. Oknum yang tidak netral, sengketa paslon, validitas daftar pemilih, netralitas penyelenggara, kampanye berita bohong, isu politik sara, money politik, PSU, perselisihan hasil pilkada. Persoalan itu harus bisa dicegah dan diatasi sebelum masuk dalam tahapan. Bawaslu perlu segera menyelesaikan penelitiannya.
Dalam merawat kematangan demokrasi, pemerintah harus menjaga stabilitas keamanan serta mendorong kemampuan dan profesionalitas.
