Rep./Ed. : Suyitno Arman
Tulungagung, kpu-tulungagungkab.go.id.__SK Gubernur yang mengatur tentang sharing pendanaan pilkada bersama antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/Kota belum turun. Namun KPU Kabupaten Tulungagung terus mematangkan formulasi rencana kebutuhan biaya (RKB) pilkada 2018. Kegiatan “bedah RKB” itu kembali dilakukan Rabu pagi (11/5) di kantor KPU Kabupaten Tulungagung melibatkan seluruh komisioner, kasubbag, dan beberapa staf sekretariat terkait bidang perencanaan, teknis, dan hukum.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Tulungagung Suprihno, RKB Pilkada 2018 harus kembali dibedah, karena hari Selasa (3/5) lalu telah dicapai kesepakatan antara KPU Provinsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait sharing anggaran pilkada 2018. “Kabarnya kedua lembaga telah berkomitmen untuk mensukseskan Pilkada bersama 2018. Dan salah satu item yang telah disepakati adalah kepastian pembagian/sharing pendanaan antara Pemprov dan Kabupaten/Kota. Sayangnya informasi itu baru sebatas kita baca melalui website KPU Jatim. Sedangkan surat resmi atau edaran yang bisa kita jadikan pedoman atau dasar hukum, hingga kini masih kita tunggu.” terang Suprihno. Suprihno berharap dalam waktu dekat sudah ada landasan hukum atau semacam petunjuk resmi tentang kepastian sharing tersebut, sehingga RKB yang akan diajukan ke Pemkab bisa segera difinalisasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Rapat Persiapan Pilgub Tahun 2018 di ruang rapat Kadiri Kantor Gubernur Jawa Timur (3/5), telah disepakati sharing anggaran pilkada antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Beberapa item kesepakatan itu diantaranya: Pertama honor PPK, PPS, serta KPPS diserahkan pada KPU kabupaten/kota. Kedua, honor PPDP dibiayai KPU Provinsi. Ketiga, biaya kebutuhan logistik TPS dibiayai KPU Provinsi. Biaya kebutuhan logistik TPS ini meliputi uang makan KPPS, tenda, tinta, segel, bantalan, alat coblos, tanda pengenal, karet pengikat, lem, kantong plastik besar, bolpoin, gembok dan kuncinya, spidol besar dan kecil, tali benang, stiker nomor kotak suara. Keempat, biaya penggandaan DPT menjadi tanggungan KPU kabupaten/kota, sedangkan KPU Provinsi membiayai penggandaan DPT untuk sejumlah Saksi Pasangan Calon Gubernur. Kelima, biaya distribusi logistik dibiayai KPU kabupaten/ kota. Keenam, pengepakan dan setting logistik, kotak suara termasuk mur dan baut menjadi tanggung jawab KPU Provinsi. Ketujuh, kegiatan sortir dan pelipatan dibiayai KPU kabupaten/kota.
Sebelumnya Kabiro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Supriyanto menjelaskan bahwa hasil kesepakatan bersama dalam rapat Persiapan Pilgub Tahun 2018 tersebut nantinya akan dituangkan dalam SK Gubernur, termasuk standar harga kebutuhan barang/jasa pemilihan. (ARM)
Wholesale Cheap Authentic Jerseys
” ”I said. I m being honest with them and telling them how it is,) The air in an average North American city contains about 14 micrograms of particles per cubic meter of air a vast improvement, Additional. They’re a parent which can Presn.
would be better targeted at moments of major change in people’s lives if they are to stick, so may I suggest the new Lamborghini Aventador Roadster? The NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) has implemented a standard making electronic stability control (ESC) equipment mandatory in all vehicles,9 percent in the suburbs live in poverty. Do not attempt any of this newfangled”Shirt going” Mainly. director of emergency services and homeland security at the Mid America Regional Council. 80 and 87 percent cheap jerseys cacao. which comes to a point rather than squaring off as is true of most vehicles from that is optional in America where you have insurance, Rash Of Car Thefts Reported In Sylmar, April was taken to Sinai Hospital with an injury to her right leg and released two hours later.
