PEMERINTAH & DPR DIMINTA SEGERA BAHAS UU PEMILU 2019

(kiri-kanan) Peneliti Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Publik KPI Dewi Komala Sari, Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti, Konsultan Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) Sulastio. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dan DPR didesak segera membahas Undang-Undang untuk Pemilu 2019. Hal itu harus dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu 2019 tidak berantakan.

Deputi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, UU Pemilu sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR. Namun, sampai sekarang pembahasan belum berjalan.

“Draftnya juga belum terlihat seperti apa. Masih abu-abu,” kata Nisa dalam sebuah diskusi di daerah Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).

Menurut dia, waktu untuk pembahasan UU Pemilu 2019 sangat sempit. Sebab, UU Pemilu harus disahkan 13 bulan sebelum Pemilu digelar.

Selain itu, agenda politik di Indonesia ke depan cukup padat. Misal, rekrutmen penyelenggara Pemilu, kemudian pada Februari 2017 diselenggarakan Pilkada serentak gelombang kedua, Pilkada serentak 2018, dan masa reses DPR yang bisa menyita waktu cukup lama.

Menurut Nisa, pengesahan yang terlalu mepet bisa berdampak pada kekacauan pelaksanaan pesta demokrasi itu. Contohnya, pada Pemilu 2009, ketika itu terjadi kekacauan daftar pemilih tetap (DPT) cukup masif karena kurangnya waktu persiapan Pemilu.

Pelaksanaan Pemilu 2014 dinilai cukup berhasil. Sebab, saat itu UU Pemilu disahkan April 2012, sehingga penyelenggara memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, leletnya pembahasan UU Pemilu merupakan kelalaian Pemerintah dan DPR. Padahal, kata Feri, sebuah peraturan perundang-undangan harus taat azas.

“Kalau Presiden Joko Widodo dan DPR lalai, bisa saja hal teknis diabaikan dan sulit diperbaiki karena mepetnya waktu,” kata Feri.

Menurut Feri, Presiden harus didesak untuk membahas UU Pemilu 2019. Di sisi lain, DPR harus mengingatkan Pemerintah.

Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, lambatnya pembahasan UU Pemilu 2019 menunjukan Pemerintahan Jokowi hanya mempedulikan pembangunan ekonomi, sementara soal penguatan demokrasi tidak terlalu menjadi perhatian.

“Tidak ada langkah sistematis dalam mempertahankan atau memperkuat demokratisasi,” kata Ray.(FZN)