Komisioner KPU Fatah Masrun memaparkan tahapan pilkada kepada camat, kades dan lurah se Kabupaten Tulungagung di gedung Graha Krida Wiyata UNITA (10/10)

Komisioner KPU Fatah Masrun memaparkan tahapan pilkada kepada camat, kades dan lurah se Kabupaten Tulungagung di gedung Graha Krida Wiyata UNITA (10/10)

TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) Pemerintah Daerah (pemkab) Kabupaten Tulungagung melalui bagian pemerintahan gencar mensosialisasikan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2018 mendatang. Harapanya partisipasi pemilih bisa meningkat dibandingkan dengan pilkada 2013 silam.

Sosialisasi pilkada digelar di gedung Graha Krida Wiyata Universitas Tulungagung (Unita) Jalan Ki Mangun Sarkoro Desa Beji Kecamatan Boyolangu pada Selasa (10/10/2017) pagi. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Syahri Mulyo, SE., M.Si.

Acara tersebut juga dihadiri oleh  Wakil Bupati Drs. Maryoto Birowo, MM. juga diikuti oleh seluruh kepala desa, lurah serta Camat se Kabupaten Tulungagung. Ada dua narasumber dalam sosialisasi tersebut. Mereka adalah komisioner KPU sekaligus koordinator Divisi Teknis dan Hupmas Mohamad Fatah Masrun, M.Si. dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Rudi Christianto, SE., MM.

Bupati Syahri Mulyo mengatakan pemerintah daerah mendukung sepenuhnya pelaksanaan pilkada 2018. Meski sudah ada lembaga independent seperti KPU dan panwaslu. Namun dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan instansi lain untuk mensukseskan pilkada, seperti TNI/POLRI, masyarakat, camat, lurah dan kepala.

“Bentuk dukungannya bermacam-macam, seperti penyediaan anggaran pilkada, penyiapan daftar pemilih tetap, personil, sarana prasarana, dan membantu sosialisasi,” katanya.

Mantan legislator F-PDIP DPRD Provinsi Jatim mengingatkan kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas dan melarang untuk berpolitik praktis. ASN termasuk Kades/Lurah dan Camat harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik.

“Jadi, semua ASN tidak boleh berat sebelah dan berpihak kepada golongan manapun. Tidak boleh memberikan keuntungan atau merugikan, semuanya harus sama,” tegasnya.

Syahri mengharapkan, sosialisasi ini berharap ajang saling belajar dan memahami aturan pilkada mulai dari pemilihan hingga penghitungan suara. Sehingga semua bisa berjalan tertib dan lancar. Syahri juga meminta kepada kades, lurah dan camat gencar mensosialisasikan pilkada. Sehingga jumlah partisipasi pemilih meningkat di wilayah masing-masing.

Sementara itu salah satu Fatah Masrun mengatakan, dalam sosialisasi tersebut dirinya lebih menekankan kepada tahapan pilkada 2018 yang sudah dimulai. Fatah menginformasikan  jika mulai Kamis (12/10/2017) sudah dibuka rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Kita ingatkan, bulan ini sudah masuk rekrutmen PPK dan PPS,” katanya.

Selain itu, Fatah mengharap pemerintah desa bisa ikut  memonitoring penyelenggaraan pilkada mulai dari kegiatan sosialisasi, kelancaran transportasi pengiriman logistik, dan kegiatan lain sesuai undang-undang.

“Mereka kan penguasa wilayah di daerah masing-masing, jadi lebih paham dengan daerahnya,” ujarnya.