Suasana Pertemuan antara KPU Tulungagung dan Pimpinan DPRD (15/5)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung, Senin pagi (15/5/2017) berkunjung ke Pimpinan DPRD Tulungagung. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan koordinasi menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang tidak lama lagi tahapannya akan dimulai. Turut hadir dalam rombongan 4 (empat) orang kasubbag di lingkungan sekretariat KPU. Tim diterima langsung oleh Ketua DPRD Supriono, SE., MSi., didampingi Wakil Ketua Adib Makarim, MH., dan Drs. Imam Kambali, SE.
Ketua KPU Tulungagung Suprihno menyampaikan bahwa kedatangan bersama seluruh komisioner dan Kasubbag ke DPRD adalah untuk bersilaturohmi dan koordinasi terkait persiapan pilkada Tulungagung 2018 yang berbarengan dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur.
“Ada beberapa informasi penting yang ingin kita sampaikan, diantaranya terkait perencanaan jadwal tahapan. Pemungutan suara insyaAlloh di laksanakan para hari Rabu, 27 Juni 2018. Sedang tahapannya sudah akan dimulai bulan September 2017 ini. Hal penting lain yang ingin kami sampaiakn adalah terkait dengan kepastian alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten yang hinggi kini masih ditunggu”, ujar Suprihno.
Ketua DPRD Supriono menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KPU Tulungagung untuk berkoordinasi menemui pimpinan DPRD. Secara prinsip DPRD akan mendukung penuh upaya KPU untuk mensukseskan pilkada 2018. Termasuk dukungan dalam pembahasan anggaran, tentunya pemerintah daerah sudah menyiapkan.
Secara khusus Supriono juga memberi masukan kepada KPU dengan mengacu evaluasi pelaksanaan pilkada di daerah lain. Diantaranya dalam hal pemasangan APK (alat peraga kampaye), KPU Tulungagung diingatkan untuk melakukannya secara profesioal dan fair, sehingga benar-benar efektif bisa mengenalkan calon kepala daerah.
“Menurut pantauan saya, pemasangan APK di beberapa daerah pada pilkada lalu tidak ramah terhadap penguna jalan. Misalnya dipasang menghadap persis ke bahu jalan, sehingga pengguna jalan tanpa menoleh tidak mungkin bisa membaca pesan yang disampaikan. Sedangkan jika harus menoleh fokus melihat baliho, bisa jadi akan rawan timbul kecelakaan. Juga ada alat peraga yang dipasang dengan kontruksi terlalu kokoh dan permanen misalnya dengan besi berdiameter sangat besar. Itu kan memakan anggaran sangat besar dan tidak efektif jika hanya untuk kampanye saja”, kritik Supriono.
Supriono juga memberikan masukan terkait pengumpulan dukungan KTP bagi calon perseorangan yang rawan manipulasi. Ia berharap apa yang dilakukan bakal calon perseorangan sesuai dengan aturan dan undang-undang. “KPU harus tegas jika ada bakal calon perseorangan yang main-main dengan tandatangan dan fotocopy dukungan KTP. Bahkan jika ditemukan pelanggaran, harusnya dipidanakan”, ujar politikus yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Tulungagung itu. (YES/ARM)
