Susana rakor monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU (9/3)

Susana rakor monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU (9/3)

Reporter : Agus Safei
Editor : Suyitno Arman

SURABAYA (kpu-tulungagungkab.go.id) – KPU Provinsi  Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan supervisi pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Rapat dibuka pada hari Kamis (9/3/2017) di kantor KPU Jawa Timur menghadirkan Ketua, Sekretaris, serta Koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik 18 KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada 2018.

Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur H.M. Eberta Kawima dalam laporannya menyampaikan, acara rapat koordinasi membahas dua agenda, yakni persiapan Pilkada 2018 dan pembahasan pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2017. “Agenda pertama dipimpin langsung oleh Ibu Dewita Hayu Shinta selaku Koordinator Divisi Umum, Keuangan dan Logistik. Sedangkan agenda kedua akan saya pimpin sendiri”, ujar Wima, sapapan akrab Eberta Kawima. Lebih jauh H.M. Eberta Kawima juga mengingatkan pilgub kali ini adalah yang ketiga kalinya dilaksanakan KPU. Oleh karena itu kualitas, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas harus betul – betul dijaga.

Sementara itu ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito menjelaskan terkait sharing anggaran Pilkada 2018 di Jawa Timur. Gubernur telah memanggil 18 Bupati dan Walikota yang akan menyelenggarakan pilkada 2018. Dana yang disediakan pemerintah provinsi sekitar 800-an milyar rupiah. “KPU sendiri telah beberapa kali berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Sampai saat ini alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemprov untuk Pilgub Tahun 2018 sebesar 817 milyar rupiah” papar Eko Sasmito.

Pada sesi lainnya yang disampaikan oleh anggota KPU Provinsi Divisi SDM dan Parmas Gogot Cahyo Baskoro, menekankan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk segera menyelesaikan Rumah Pintar pemilu (RPP). Ia meminta paling lambat akhir Maret tahun ini, seluruh RPP di masing-masing daerah sudah bisa di launching dan diresmikan. Gogot juga menginstruksikan KPU Kabupaten/Kota mengikuti lomba design web akses untuk disabilitas, menghidupkan kembali relawan demokrasi di pilkada 2018, dan memfasilitasi media center. (GUS/ARM)