Maryoto Birowo, Polisi, TNI, Kejari, Bawaslu, pimpinan parpol dan caleg Tulungagung membacakan deklarasi damai Pemilu 2019, Jumat (19/10)
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung, Jumat (26/10/2018), menggelar sosialisasi gerakan melindungi hak pilih (GMHP) serta pembekalan calon anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dan deklarasi damai Pemilu 2019 di Crown Victoria Hotel Kota Tulungagung.
Hadir dalam acara ini Plt Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., serta narasumber dari Kepolisian, TNI, Bawaslu Tulungagung dan Kejaksaan Negeri Tulungagung. Selain juga pimpinan partai politik dan para calon anggota DPRD Tulungagung.
Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, M.Pd., mengatakan KPU Tulungagung mengundang seluruh caleg dalam sosialisasi GMHP agar mereka juga tahu bagaimana proses pengecekan daftar pemilih tetap (DPT). Apalagi, pelaksanaan GMHP berakhir pada Minggu (28/10/2018).
“Itu yang pertama, agar para caleg ketika bersosialisasi maupun berkampanye kepada masyarakat diharapkan juga mengajak mereka (masyakarat) untuk mengecek DPT,” katanya.
Suprihno selanjutnya menyatakan KPU Tulungagung berharap suasana Pemilu 2019 berjalan dengan damai. Karenanya, perlu komitmen dari pimpinan partai politik dan caleg. Yakni komitmen menjaga keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI. Kemudian melaksanakan kampanye dengan damai dan edukasi kepada masyarakat. Serta tidak melakukan money politik, berita hoax dan isu sara.
“Ini adalah problem kita hari ini, maraknya isu sara dan berita hoax, maupun money politik. Kita ketahui bersama ketiga hal itu yang menjadi musuh pemilu. Kami mengajak komitmen pimpinan partai politik dan para caleg untuk menjaga itu semua,” paparnya.
Disinggung seberapa efektif kegiatan ini, Suprihno menandaskan minimal informasi terkait sosialisasi dan deklarasi damai Pemilu 2019 tersampaikan kepada seluruh caleg. Terutama tentang GMHP, dimana mereka bisa melakukan pengecekan DPT melalui android.
“KPU Tulungagung pun terus mengajak kepada seluruh caleg untuk tidak melakukan money politik. Sebab praktik money politik itu dilarang dan dapat mencederai demokrasi. Apabila ketahuan, dapat berakibat pada pidana dan terakhir pembatalan sebagai caleg terpilih,” bebernya.
