TINDAKLANJUTI KEPUTUSAN KPU 43/2016 vs. PERMENDAGRI 51/2015, KPU TULUNGAGUNG GELAR RAPAT TERBATAS

Rapat Terbatas Membahas SK KPU 43/2016 dan Permen 51/2015 di Aula KPU(3/5)

Rep. : Much. Anam Rifai
Ed. : Suyitno Arman

Tulungagung, kpu-tulungagungkab.go.id.__Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung Selasa (3/05) menyelengarakan rapat terbatas di Aula Kantor dengan agenda membahas pengesahan Keputusan KPU Republik Indonesia No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan tersebut dilakukan agar KPU bisa mengetahui hal-hal berbeda yang diatur dalam Keputusan KPU sehingga bisa diputuskan dasar hukum mana yang dipakai untuk menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2018. Rapat terbatas diikuti seluruh komisioner, sekretaris KPU, serta PNS yang membidangi hukum dan perencanaan.

Ketua KPU Tulungagung Suprihno menjelaskan, pada saat rapat koordinasi di Sidoarjo secara informal Anggota KPU RI Arif Budiman mengatakan bahwa yang dipakai sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan biaya pemilihan adalah Keputusan KPU. ’’Kata Pak Arif, ketimbang fihak lain, yang lebih tahu standar apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah KPU. Sehingga KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan pihak terkait harus mempedomani Keputusan KPU sebagai dasar penyusunan rencana kebutuhan biaya pemilihan,’’ jelas Suprihno.

Setelah menyampaikan pengantar rapat, Suprihno memberikan kesempatan kepada Analis Hukum KPU Kabupaten Tulungagung Much. Anam Rifai untuk mempresentasikan perbandingan subtansi antara Keputusan KPU No. 43/2016 dengan Permendagri 51/2015. Anam menerangkan bahwa ada banyak perbedaan poin pengaturan antara Keputusan KPU No. 43/2016 dengan Permendagri 51/2015.  Contohnya dalam Keputusan KPU No. 43/2016 tidak ada pos uang lembur tetapi di Permendagri 51/2015 ada, dalam Keputusan KPU No. 43/2016 ada pos untuk tahapan perencanaan anggaran dan penyusunan produk hukum, tetapi  di Permendagri 51/2015 tidak ada, dan seterusnya. ’’Keputusan KPU No. 43/2016 lebih rinci dan sistematis dibandingkan dengan Permendagri 51/2015,’’ kata alumnus FH Universitas Brawijaya Malang itu.

Sementara itu Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Informasi KPU kabupaten Tulungagung Suyitno Arman mengusulkan Seiring dengan terbitnya Keputusan KPU No. 43/2016, harus segera dilakukan komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten agar terjadi kesepahaman yang sama. Pada prakteknya menurut Arman, munculnya aturan yang berbeda-beda biasanya akan diikuti terjadinya tarik ulur dasar hukum yang dipakai dalam proses penyusunan anggaran. “Harus diingat bahwa pemberi dana hibah pilkada ini adalah institusi di luar KPU, yakni pemerintah daerah. Jika ada dasar hukum yang berbeda-beda tetapi mengatur hal yang sama,  misalnya ada permendagri terus ada juga Keputusan KPU, maka tidak jarang pemberi hibah itu akan memilih dasar hukum yang mereka pandang lebih kuat dari sisi mereka. Karena itulah penting bagi kita untuk duduk bersama.’’ Papar alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.

Koordinator Divisi Hukum, Pengawasan, Organisasi dan Pengembangan SDM Agus Safei menilai bahwa Permendagri 51/2015 agak rancu. Dalam judul dan batang tubuh tidak ada klausul permendagri terikat pada periode tertentu penyelenggaraan pemilihan, tetapi dalam lampiran diatur periode tertentu penyelenggaraan pemilihan.’’Dalam lampiran tertulis standar kebutuhan biaya pemilihan tahun 2015. Pertanyaan  yang muncul adalah apakah Permendagri ini hanya khusus mengatur standar biaya pemilihan tahun 2015 saja atau juga tahun 2017 dan tahun 2018?,’’ tanya Agus.

Setelah dilakukan diskusi panjang, Ada 3 poin penting yang diputuskan. Pertama, KPU Tulungagung tetap mempertahankan rancangan kebutuhan biaya (RKB) yang sudah disusun berdasarkan Permendagri 51/2015. Kedua, KPU Tulungagung juga menyusun rancangan kebutuhan biaya (RKB) lainnya versi Keputusan KPU No. 43/2016. Ketiga, secepatnya melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten sembari menunggu kepastian dan arahan dari KPU Provinsi terkait pelaksanaan Keputusan KPU No. 43/2016. (NAM/ARM)