Suasana rakor KPU Kab.Tulungagung dengan Bakesbangpol Kab.Tulungagung (21/6)
| Reporter | : Suprihno |
| Editor | : Suyitno Arman |
TULUNGAGUNG (kpu-tulungagungkab.go.id.) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, Rabu (21/6/2017) secara khusus mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Tulungagung di Kantor Bakesbangpol. Rapat koordinasi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/2485/59 tertanggal 19 Juni 2017 tentang Pendanaan Pilkada Serentak 2018. Tim dari KPU dipimpin Ketua Suprihno, beserta Victor Febrihandoko Divisi Umum, Anggaran dan Logistik, Agus Safei Divisi Hukum, dan M. Fatah Masrun Divisi Teknis. Sementara dari Bakesbangpol dipimpin langsung kepalanya Rudy Cristianto, beserta beberapa kabid dan staf.
Menurut Ketua KPU Suprihno, dalam SE nomor 273/2485/59 tersebut diperintahkan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang menggelar pilkada serentak 2018 untuk segera mengalokasikan anggaran pilkada dalam APBD. Anggaran tersebut dapat mencakup dua tahun anggaran yang kemudain dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah dan KPU, dan ditandatangani Bupati/Walikota bersama Ketua KPU, paling Akhir bulan juli 2017. “Karena waktu yang disediakan untuk melakukan pembahasan anggaran cukup singkat, sedangkan Mendagri memerintahkan paling lambat Juli 2017 harus sudah ditanda tangani, maka kami segera koordinaksikan ini dengan pemerintah daerah melalui Bakesbangpol”, ujar Suprihno.
Sementara itu Rudy Cristianto, Kepala Bakesbangpol Tulungagung menyampaikan apresiasinya terhadap lankah cepat KPU. Ia berjanji segera menindaklajuti di internal pemerintah daerah, agar perintah Mendagri tersebut segera bisa terealisasi. “Pilkada Tulungagung 2018 ini adalah hajat rakyat Tulungagung untuk memilih pemimpinnya. Maka harus kita fasilitasi dengan baik, jangan sampai gagal atau ditunda pelaksanaanya hanya harena masalah Dana. Daerah lain yang PAD-nya lebih rendah dari Tulungagung saja bisa, masa kita tidak”, ujar Rudy.
Rudy berjanji semua kebutuhan KPU dalam pelaksanaan pilkada diupayakan akan bisa tercukupi. Namun karena persoalan anggaran melibatkan banyak pihak, maka harus dikoordinasikan sehingga akhir Juli 2017 diharapkan bisa dilaksanakan penandatanganan NPHD. (YES/ARM).
