Pemilu Serentak 2019 merupakan pemilu nasional serentak pertama dan diprediksi akan menyita banyak energi dalam pelaksanaannya. UU yang menjadi landasan Pemilu Serentak 2019 diharapkan bisa selesai setahun sebelum pemilihan berlangsung.

“Pemilu serentak 2019 memerlukan energi besar. Paling tidak setahun sebelum pemilu kita tidak bicara Undang-undang lagi. UU nya harus sudah selesai,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra dalam seminar “Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah” di PP Muhammadiyah Jakarta (18/5).

Saldi mengatakan UU Pemilu dan UU yang berkaitan dengan politik selalu diselesaikan dalam rentang waktu yang mendesak. Alhasil, tidak ada waktu yang cukup memperkirakan apakah norma yang diatur saling mendukung atau bertentangan.

“Ketika dalam prakteknya menemukan benturan, akhirnya diarahkan kepada penyelenggara dan MK yang menafsirkannya,” kata Saldi.

Presiden seharusnya telah menunjuk lembaga yang berwenang membahas RUU Pemilu Serentak 2019. Pembahasan sudah bisa dimulai tahun ini, atau paling lambat mulai awal tahun 2017. Saldi juga mengatakan dorongan untuk segera membahas RUU Pemilu Serentak akan disampaikan langsung ke kantor Kepresidenan.

“Kita tidak menolak kalau Presiden memberikan perhatian besar kepada infrastruktur, tapi soal politik dan hukum juga harus jadi perhatian besar. Karena melihat naskah akademik yang disampaikan Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu memerlukan waktu tidak sedikit membahasnya,” katanya. [Debora]

Sumber: RumahPemilu